RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung bersiap mengencangkan sabuk untuk ikat perut demi menghadapi tahun anggaran 2026.
Pasalnya, sejumlah pendapatan daerah dari pemerintah pusat mengalami pemotongan signifikan. Termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), hingga dana desa.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Akibatnya, daerah harus menyesuaikan kembali seluruh rencana pendapatan dan belanja.
“Sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, kita sudah harus menjalankan Inpres terkait efisiensi. Awalnya sudah kita tata anggaran 2026, tapi ternyata muncul lagi pengumuman pemotongan transfer daerah,” ujar Agus saat berdialog dengan warga Desa Wates, Kecamatan Wonoboyo, baru-baru ini.
Agus menjelaskan, total pemotongan transfer ke daerah mencapai Rp112 miliar dari pos DAU dan DAK. Selain itu, DBHCHT juga terpangkas Rp31 miliar, sehingga total pengurangan pendapatan daerah dari pusat mencapai Rp140 miliar.
“Jadi totalnya sekitar Rp140 miliar. Ini tentu membuat kita harus menata ulang prioritas pembangunan,” jelas Agus.
Tidak berhenti di situ, dana desa pun turut terdampak. Berdasarkan data sementara, total pemotongan dana desa se-Kabupaten Temanggung Rp33 miliar. Namun, besaran pasti di tiap desa masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Nanti kita masih menunggu PMK, karena yang menentukan besarannya nanti dari sana,” imbuhnya.
Adanya pemangkasan dana tersebut, Pemkab Temanggung akan melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor. Termasuk program pembangunan, kegiatan sosial, hingga dukungan bagi desa.
“Kita tetap berkomitmen agar pelayanan publik tidak terganggu. Namun mau tidak mau, harus ada penyesuaian. Ini bagian dari kebijakan nasional efisiensi anggaran,” tegas bupati.
Kendati begitu, Agus tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis dan berinovasi di tengah keterbatasan fiskal. Ia meminta, agar setiap OPD berpikir kreatif mencari solusi. "Kita harus kreatif mencari solusi. Karena pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada dana pusat, tapi juga kolaborasi semua pihak,” ujarnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo