RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Temanggung.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Pengayoman, Jumat (31/10/2025), itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi dalam kurun waktu 1 April hingga 1 Oktober 2025.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo, menjelaskan, pengisian jabatan kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan roda birokrasi tetap berjalan optimal.
“Total ada 173 jabatan yang kosong sejak 1 April sampai 1 Oktober 2024. Kami berusaha memenuhi semuanya agar tidak ada unit kerja yang stagnan. Namun, ada dua jabatan yang mohon maaf belum bisa kami isi pada periode ini,” jelas Ripto yang juga kepala BKPSDM Temanggung.
Menurutnya, seluruh jabatan yang diisi dalam pelantikan kali ini merupakan jabatan pengawas (eselon IV).
Dua jabatan yang belum dapat terisi disebabkan oleh kendala administrasi dalam proses rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ada kasus di mana posisi kosong sudah diusulkan, tetapi karena satu jabatan di atasnya belum dapat rekomendasi BKN, maka berantai ke jabatan berikutnya,” terangnya.
Ripto menambahkan, meskipun sebagian jabatan belum terisi, Pemkab Temanggung berkomitmen untuk menuntaskan pengisian dua posisi yang tertunda tersebut pada periode pelantikan berikutnya.
Selain kendala administratif, tantangan terbesar Pemkab Temanggung saat ini adalah pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) yang negatif.
Setiap bulan rata-rata terdapat sekitar 35 pegawai yang pensiun, sementara jumlah rekrutmen aparatur baru, baik melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS), tidak mampu menutup kekosongan tersebut.
“Kalau dihitung, dalam setahun bisa lebih dari 400 pegawai yang pensiun. Sementara sejak beberapa tahun terakhir, rekrutmen P3K hanya sekitar 375 orang. Jadi untuk menutup pertumbuhan nol saja belum bisa, apalagi menambah,” ujar Ripto.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kekurangan staf pelaksana, yang berdampak pada beban kerja pegawai yang tersisa.
Untuk mengatasi kondisi itu, Ripto menekankan perlunya perubahan budaya organisasi di lingkungan Pemkab Temanggung agar lebih adaptif dan produktif.
Ia juga menyebutkan, setelah proses pelantikan dan penempatan jabatan ini selesai, pihaknya akan melakukan penataan ulang staf pelaksana di masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
“Setelah pejabatnya kita lantik semua, nanti kita evaluasi lagi staf pelaksananya. Kalau memang masih kurang, ya harus kita sesuaikan dan bagi beban kerja agar tetap efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyebut, pengangkatan jabatan ini turut mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Dikatakan, rotasi dan mutasi serta promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Upaya ini juga bukan untuk kepentingan pribadi pejabat melainkan untuk pembenahan dan kinerja organisasi. Terlebih, nantinya akan bermuara pada pelayanan masyarakat yang setiap kali berkembang dari waktu ke waktu.
"Saya berpesan agar kita selalu menjaga role model dan publik figur yang berakhlak yang mampu menjaga citra Pemkab Temanggung. Jadi jagalah sikap dan perkataan kita, baik saat berhadapan langsung dengan masyarakat maupun ketika menggunakan media sosial," pesan bupati. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo