RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung masih menunggu keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait hasil uji laboratorium dan kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Giyanti.
Sebelumnya, dapur di lokasi tersebut bermasalah karena sejumlah siswa penerima manfaat (PM) mengalami masalah pencernaan selepas menyantap makan bergizi gratis (MBG).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Temanggung, Ripto Susilo, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil resmi dari BGN. Padahal, berkas dan hasil laboratorium dari SPPG Giyanti sudah dikirim sejak beberapa waktu lalu.
“Untuk hasil lab, berkas, dan sebagainya sudah kami kirim ke BGN, tapi sampai hari ini belum ada keputusan. Bahkan kepala sekolah sudah mulai komplain, bingung apakah harus berpindah ke SPPG lain atau menunggu keputusan,” terang Ripto, Jumat (31/10/2025).
Ia menyebut, salah satu sekolah yakni SD Muhammadiyah, telah memutuskan untuk mundur dari program tersebut. Sekolah tersebut menginstruksikan wali murid agar siswa membawa bekal sendiri.
Sementara itu, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Temanggung, masih menunggu kepastian apakah akan tetap dicover oleh SPPG lama atau berpindah ke penyedia lain.
“Saya sudah sampaikan kepada Korwil agar segera ambil sikap. Namun sampai sekarang info dari Dinas Kesehatan belum ada keputusan,” lanjutnya.
Berdasarkan data terakhir dalam rapat koordinasi, terdapat 74 SPPG yang terdaftar di Kabupaten Temanggung. Dari jumlah itu, 40 SPPG sudah beroperasi, sedangkan 34 lainnya belum beroperasi karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Yang punya sertifikat hanya beberapa, sisanya masih berproses untuk mendapatkan. Namun 40 SPPG itu sudah beroperasi karena memang sudah mendapat semprit (izin sementara beroperasi," kata Ripto.
Ia menilai adanya keterlambatan keputusan dari BGN bisa berdampak pada efektivitas program makan bergizi di sekolah.
Namun demikian, ia tetap menekankan agar proses distribusi makanan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan memperhatikan kualitas serta waktu penyajian.
“Tujuannya sebenarnya baik, agar pemerataan bisa terjadi. Misalnya dulu target 4.000 porsi, kalau dibagi jadi 2.000 kan waktunya lebih efektif. Jangan sampai masak sore hari untuk disajikan besok pagi,” jelasnya.
Ripto juga menyoroti hasil sidak dari DPRD Temanggung yang menemukan adanya pengelolaan limbah yang belum sesuai standar di beberapa SPPG.
Ia mengaku sudah meminta agar evaluasi dilakukan bersama antara pemerintah kabupaten dan koordinator wilayah (Korwil) agar penilaian lebih objektif.
“Saya sudah komunikasi dengan Korwil, ingin monev-nya bareng, biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya sendiri nanti dikira mengada-ada, kalau Korwil sendiri dikira nutup-nutupi. Jadi kami rencanakan monitoring bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Ripto mengimbau masyarakat atau pihak sekolah yang menemukan persoalan di lapangan untuk melapor melalui kanal pengaduan resmi.
“Kalau memang punya bukti, salurkan saja ke hotline yang dikelola Korwil. Biar bisa jadi bahan evaluasi bersama,” tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo