RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung bakal melakukan penyesuaian anggaran.
Hal itu menyusul adanya rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp230 miliar pada tahun anggaran 2026.
Bupati Temanggung Agus Setywan menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut saat ini masih dibahas secara internal di lingkungan eksekutif.
Lalu akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan legislatif setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan penyesuaian teknis.
“Ini masih kita bahas bersama di internal eksekutif. Setelah itu, kita akan berkoordinasi dengan legislatif. Setelah tim TAPD menyelesaikan penyesuaian-penyesuaian, baru akan diputuskan langkah-langkah efisiensinya,” ujarnya.
Agus menyebut, berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nilai penurunan TKD Kabupaten Temanggung mencapai Rp230 miliar atau sekitar 14,1 persen dari total transfer sebelumnya.
“Secara nominal memang besar, tapi secara persentase relatif kecil dibanding beberapa daerah lain seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap,” jelasnya.
Meski ada pengurangan cukup signifikan, lanjut Agus, Pemkab memastikan program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.
Ditegaskan, efisiensi akan difokuskan terlebih dahulu di lingkup internal pemerintahan, bukan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Penekanannya adalah efisiensi di internal kami. Untuk kebutuhan masyarakat, walaupun dana berkurang, kami yang akan menyesuaikan. Kepentingan masyarakat tetap diutamakan,” tegasnya.
Agus menegaskan, seluruh visi dan misi pembangunan daerah tetap dilaksanakan meskipun ada penyesuaian pada besaran anggaran. “Insyaallah semua program tetap terlaksana, meski skalanya mungkin disesuaikan dengan kemampuan anggaran baru,” katanya.
Rencana pengurangan TKD dari pusat ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka efisiensi dan optimalisasi belanja pemerintah daerah tahun 2026.
Pemkab Temanggung berharap, meski terjadi penurunan alokasi dana transfer, pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo