RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Komisi II DPR RI, Azis Subekti, bersama Bawaslu Kabupaten Temanggung menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja, di Temanggung pada Sabtu (23/8/2025).
Pada kesempatan itu, anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti terus mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU melakukan perbaikan kualitas demokrasi.
Bahkan, Pemilu 2024 lalu harus menjadi pelajaran dan evaluasi untuk memperkuat prinsip demokrasi, memastikan kedaulatan rakyat berjalan bebas, jujur, dan adil.
Ia mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan bawaslu agar pemilu mendatang berjalan dengan baik.
Yakni pentingnya inovasi pengawasan media sosial, tidak memihak pasangan calon maupun partai politik, serta profesionalitas penyelenggaraan agar pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.
"Menurunnya kualitas demokrasi itu salah satunya adalah politik uang, bahwa itu bukan hanya kerja Bawaslu, karena itu tidak ada waktu nganggur bagi Bawaslu, harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat," katanya.
Azis mengatakan, untuk perbaikan kualitas demokrasi itu harus dilakukan pada pemilihan yang paling bawah, yakni pemilihan kepala desa.
"Tadi Pilkades ini walaupun ranahnya kepala daerah, ataupun Kemendagri, Bawaslu dan KPU itu harus ikut terlibat karena ini bagian semangat pemerintahan Pak Prabowo untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita dari bawah, dari pemilihan kepala desa," tegasnya.
Ketua Bawaslu Temanggung Roni Nefriyadi mengatakan, terkait dengan arah kebijakan dari Komisi II DRP RI yang kaitannya dengan penyelengaraan pemilu dan pemilihan dimasa depan.
Maka, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni penguatan kapasitas, kemudian peningkatan SDM dipenyelenggara pemilu baik di Bawaslu maupun KPU.
"Secara keseluruhan tadi disampaikan bahwa memang ada beberapa evaliuasi yang kita catat. Seperti komposisi ad hoc ini kan antara Bawaslu dan KPU itu juga belum berimbang.
Misalnya PPK ada 5 orang, sedangkan Panwaslu Kecamatan masih 3 orang, ini ke depan mungkin kemudian bisa ditambah seperti itu," katanya.
Roni mengatakan, dalam penguatan ini perlu adanya upaya mengatasi masalah yang sangat absolut di penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan adalah politik uang.
"Kalau politk uang ini kan menjadi isu yang sangat strategis disetiap pemilu dan juga pemilihan, dimana kita di 2019 ini menangani.
Kaitannya dengan politik uang itu di Bawaslu Temanggung, untuk pemilu yang kemarin dan juga pemilihan ini kita tidak mendapatkan laporan atau temuan kaitannya dengan praktek politik uang itu," katanya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo