Pantauan di dapur SPPG Lempongsari, suasana jauh dari hiruk-pikuk produksi. Area dapur tampak lengang tanpa aktivitas memasak. Beberapa sepeda motor terparkir di halaman, terlihat juga material bangunan dan aktivitas pembenahan ringan. Kondisi itu menandakan dapur masih dalam masa perbaikan sekaligus menunggu kepastian operasional kembali dibuka.
Sebelumnya, inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Gizi Nasional (BGN) di SPPG wilayah Gajahmungkur mengungkap kondisi dapur yang memprihatinkan. Ruangan sempit dengan alur kerja berantakan serta kebersihan dan higienitas yang rendah menjadi sorotan.
Atap, dinding, dan lantai tampak kotor hingga berjamur. Proses pemorsian bahkan dilakukan di lantai balkon, sementara relawan tidak menggunakan masker atau alat pelindung diri.
Selain itu, grease trap dilaporkan kotor dan tidak tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Tim juga menemukan bahan makanan yang tersimpan terlalu lama di chiller dan freezer hingga membusuk. Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Gizi Nasional menghentikan operasional sementara SPPG Lempongsari sejak 15 Maret 2026.
Saat dikonfirmasi, petugas SPPG memilih irit bicara. Pihak pengelola belum memberikan penjelasan rinci dan meminta agar informasi lebih lanjut disampaikan melalui koordinator tingkat kecamatan. Sikap tersebut sejalan dengan proses klarifikasi yang masih berjalan secara internal.
Saat dihubungi melalui telepon, Koordinator SPPG Kecamatan Gajahmungkur, Noufal Yusuf, menjelaskan, penghentian operasional bukan disebabkan oleh persoalan sidak sebagaimana kabar yang sempat beredar.
Ia menegaskan, dasar penghentian operasional adalah adanya surat penolakan dari warga yang masuk sebelumnya.
"Dasarnya dari penolakan warga. Kami akan klarifikasi agar tidak ada simpang siur," ujarnya.
Ia juga menanggapi video yang memperlihatkan kondisi dapur yang dinilai kotor. Menurutnya, situasi tersebut terjadi saat dapur dalam kondisi produksi dengan aktivitas tinggi sehingga terlihat tidak rapi.
Meski demikian, pihaknya mengklaim tetap memiliki jadwal pembersihan rutin berkala. Yakni setiap Sabtu sebagai bagian dari perawatan dapur.
Sementara itu, Lurah Lempongsari, Tin Subekti, mengungkapkan, persoalan bermula dari laporan kader posyandu yang menemukan buah dalam kondisi tidak layak konsumsi saat akan didistribusikan kepada penerima manfaat.
"Yang ditemukan itu pisang, kondisinya sudah tidak layak, akhirnya kader melaporkan," jelasnya.
Temuan tersebut terjadi pada awal Ramadan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap distribusi makanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, kader kemudian melayangkan komplain resmi.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kualitas bahan. Proses distribusi juga ikut disorot, mulai dari pengemasan, pengiriman, hingga penyimpanan yang dinilai berpotensi memengaruhi kondisi makanan.
Buah yang terlalu lama berada di dalam boks tertutup bisa cepat matang berlebihan karena kondisi panas dan lembap. "Bisa jadi karena ditumpuk dan kondisi boksnya sumuk, jadi cepat busuk," imbuhnya.
Untuk meredam polemik, kelurahan kemudian memfasilitasi pertemuan antara warga, kader, dan pihak SPPG di Balai Kelurahan Lempongsari. Dari pertemuan tersebut mulai muncul titik terang.
Pihak yang sebelumnya melayangkan komplain menyatakan kesediaannya untuk mencabut surat penolakan dengan sejumlah catatan perbaikan yang harus dipenuhi oleh pengelola SPPG. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam dokumen resmi setelah melalui proses administrasi.
Di sisi lain, operasional SPPG Lempongsari masih menunggu hasil klarifikasi dan penyelesaian renovasi dapur. Perbaikan dilakukan menyusul temuan sebelumnya terkait kelayakan fasilitas, sekaligus menjadi salah satu syarat sebelum operasional dapat dibuka kembali.
Pemerintah kelurahan berharap proses ini dapat segera rampung agar program pemenuhan gizi tetap berjalan dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat. "Yang penting ada perbaikan dan kesepakatan supaya program tetap jalan, karena karyawan SPPG juga berasal dari warga, penerima MBG pun dari warga," jelasnya.
Sementara itu, suasana kantin SD Negeri Lempongsari tampak lebih ramai dari biasanya. Anak-anak berkerumun di depan etalase jajanan, sebagian memegang uang saku, sebagian lain mengantre membeli minuman dan makanan ringan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya mereka terima pukul 07.00 pagi, tetapi hari itu tak datang.
Pantauan Jawa Pos Radar Magelang, Senin (30/3) pukul 08.30, kondisi kantin justru kembali seperti sebelum ada program MBG. Anak-anak tetap jajan, berbincang, dan memilih makanan sesuai selera mereka. Penghentian sementara distribusi MBG membuat kantin kembali menjadi tumpuan utama siswa untuk makan di sekolah.
Guru Kelas V SD Negeri Lempongsari, Umi Mahmudah, menuturkan, polemik MBG sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Keluhan terkait kualitas makanan sudah disampaikan sejak akhir 2025. "Namun, perbaikan yang dilakukan tidak bertahan lama," tuturnya.
Ia menjelaskan, beberapa menu yang diterima siswa dinilai tidak sesuai standar makanan bergizi. Selama bulan Ramadan, misalnya, menu yang diberikan lebih sering berupa gorengan, nugget, atau makanan olahan yang berminyak.
"Seperti buah yang diberikan pun kadang dalam kondisi kurang layak. Bahkan, ditemukan yang busuk," jelasnya.
Tak hanya itu, pihak sekolah juga pernah menemukan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Salah satunya nasi goreng yang sudah basi serta roti yang berjamur.
"Temuan-temuan itu membuat guru harus berulang kali mengingatkan siswa agar tidak memakan makanan yang dirasa tidak layak," tandasnya.
Menurut Umi, pihak sekolah sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan keluhan kepada pengelola dapur MBG. "Namun perbaikan hanya terjadi sementara, lalu kembali seperti semula," keluhnya.
Keluhan dari sekolah dan penerima manfaat pun terus menumpuk hingga akhirnya dilakukan inspeksi dari pusat. Puncaknya, inspeksi mendadak Badan Gizi Nasional (BGN) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Lempongsari pun mengungkap kondisi yang memprihatinkan.
Ruangan dapur sempit dengan alur kerja berantakan, kebersihan rendah, serta ditemukan bahan makanan yang sudah membusuk di chiller dan freezer. Selain itu, proses pemorsian makanan disebut dilakukan di lantai balkon.
Sementara relawan tidak menggunakan masker maupun alat pelindung diri. Instalasi pengolahan air limbah juga tidak tersedia, dan grease trap dalam kondisi kotor.
Temuan tersebut membuat Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur MBG sejak 15 Maret 2026. "Sejak saat itu, siswa tidak lagi menerima distribusi MBG di sekolah," ungkapnya.
Bagi Umi, makanan untuk anak sekolah bukan sekadar kenyang, tetapi juga harus higienis dan bergizi. Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah benar-benar membawa perubahan.
"Sehingga program yang tujuannya baik itu bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh siswa," harapnya.
Salah satu orang tua siswa, Elly, mengaku anaknya memang tidak selalu menghabiskan makanan dari program tersebut. Ia menilai menu yang diberikan terkadang kurang menarik bagi anak-anak.
Ia mencontohkan menu roti isi abon yang pernah diterima anaknya. Menurutnya, isi roti terlalu sedikit sehingga anak tidak tertarik menghabiskannya. "Akhirnya, makanan sering dibawa pulang atau tidak dimakan sama sekali," katanya.
Sejak MBG dihentikan sementara, Elly memilih membekali anaknya dari rumah. "Sesekali anaknya tetap jajan di kantin bersama teman-temannya," tuturnya.
Baik pihak sekolah maupun orang tua sebenarnya tidak menolak program MBG. Mereka justru berharap program tersebut tetap berjalan, namun dengan perbaikan kualitas, kebersihan, dan kandungan gizi makanan. (fgr/aro)