RADARMAGELANG.ID - Setiap akhir September, ingatan masyatakat Indonesia selalu kembali pada peristiwa kelam 1965.
Ingatan ini hidup bukan hanya melalui diskusi sejarah, melainkan juga lewat sebuah film legendaris yang sudah lama melekat di benak masyarakat, “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.”
Film ini dirilis pertama kali pada tahun 1982 dan disutradarai oleh Arifin C. Noer, dan sejak itu menjadi tontonan wajib setiap tahun pada masa Orde Baru. Selama hampir lima belas tahun, film ini menjadi medium utama yang membentuk ingatan kolektif bangsa tentang apa yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.
Sejak awal, film ini memang diproduksi sebagai proyek negara. Produsernya adalah Brigjen Gufran Dwipayana, Direktur Perum Produksi Film Nasional (PPFN), sekaligus staf presiden soeharto. Film ini dirancang dengan tujuan mendidik generasi muda agar menjauhi komunisme sekaligus memperkuat legitimasi rezim orde baru.
Arifin C.Noer, dengan kepiawaiannya, memanfaatkan teknik sinematografi untuk membangun narasi hitam putih. Tokoh jenderal digambarkan sebagai sosok penuh wibawa dan ideal, sementara PKI ditampilkan penuh intrik dan brutal terutama dalam adegan Lubang Buaya.
Adegan penyiksaan brutal para jenderal dan tarian genjer-genjer menjadi kunci film untuk mencitrakan PKI sebagai kelompok yang haus darah. Namun, narasi tersebut dibantah oleh sejumlah penelitian sejarah dan hasil visum medis yang menyatakan banyak setail penyiksaan tidak akurat.
Di sinilah letak kontroversinya. Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI selama bertahun-tahun dianggap masyarakat sebagai film Sejarah, padahal faktanya ia adalah karya propaganda.
Sejarawan Bonnie Triyana menegaskan bahwa film ini tidak bisa dijadikan sumber sejarah karena banyak adegan tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa bagian seperti perusakan kitab suci Al-Quran atau penyiksaan jenderal tidak terbukti secara faktual.
Membangun Ingatan Kolektif
Dampak film ini sangat luas, selama bertahun-tahun, generasi Indonesia hidup dengan ingatan yang dibentuk lewat film ini.
PKI selalu dipresentasikan sebagai organisasi kejam yang tak bermoral, sementara Soeharto tampil sebagai pemimpin tenang dan bijaksana. Narasi itu tak hanya menguntungkan rezim, tetapi juga menjadi pilar penting yang menopang kekuasaan Orde Baru.
Sutradara Arifin C. Noer dikabarkan sempat kecewa karena filmnya, yang ia maksudkan sebagai karya pendidikan dan renungan, justru dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik yang kuat oleh rezim Orde Baru.
Setelah Reformasi
Pasca runtuhnya Orde Baru, tahun 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah resmi menghentikan penayangan wajibnya. Ia menilai film itu tidak selaras dengan semangat reformasi.
Meskipun demikian, jejak dari film ini tetap hidup. Setiap kali isu kebangkitan PKI muncul, seruan untuk kembali menonton film ini pun terdengar lagi. Bahkan pada 2017, film ini sempat kembali jadi kontroversi setelah disebut-sebut oleh mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Kini, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI lebih tepat dipandang sebagai artefak budaya dibanding sumber Sejarah. Ia adalah bukti betapa kuatnya peran media dalam membentuk persepsi politik masyarakat.
Editor : H. Arif Riyanto