RADARMAGELANG.ID, Mungkid—Untuk menyempurnakan standar pelayanan dan merespon cepat keluhan masyarakat, RSUD Muntilan membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat.
Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (18/8/2026) lalu.
“Kami ingin menghilangkan tembok batas antara masyarakat dengan rumah sakit. Target kami hospital without walls, agar pelayanan terserap baik dan masyarakat memahami bagaimana kami melayani,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Muntilan Megawati.
Dikatakan, keluhan di media sosial menjadi pemicu utama RSUD membentuk Tim Pengaduan yang digawangi humas. Untuk mempercepat respons, rumah sakit membuka kanal aduan Fordumas melalui scan QR Code dan nomor WA yang dipasang di setiap pojok layanan.
“Targetnya jelas. Aduan kategori ringan diselesaikan 1x24 jam, sedang dan berat 3x24 jam. Kami butuh duduk persoalan yang konkret. Karena itu, komunikasi dua arah penting. Lewat Fordumas kami bisa tanya jawab langsung,” katanya
Ia juga menyoroti aduan via Google Review. Dari ribuan ulasan, hanya dua yang bisa ditindaklanjuti karena pengadu tidak merespons saat diminta keterangan lebih lanjut melalui WA.
Isu terbesar yang mengemuka dari forum adalah rujukan pasien BPJS. Hampir 80 persen pasien RSUD Muntilan adalah peserta BPJS. Puskesmas jejaring mengeluhkan sistem rujukan berjenjang dan koordinasi yang selama ini hanya dilakukan setahun sekali.
Menindaklanjuti itu, RSUD dan Puskesmas sepakat menggelar forum komunikasi intensif setiap triwulan.
“Selama ini setahun sekali. Permasalahannya sudah numpuk bahkan expired. Dengan FKP ini, kami punya agenda evaluasi tiap tiga bulan, termasuk soal rujukan,” jelas Megawati.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Magelang Ahmad Baed mengapresiasi forum tersebut.
“Ini ruang diskusi terbuka untuk kemajuan bersama. PPNI mendukung dan siap memberi masukan agar pelayanan ke masyarakat Magelang dan sekitarnya lebih baik lagi,” ujarnya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto