RADARMAGELANG.ID, Mungkid—Pemkab Magelang mulai menyosialisasikan program 3 juta rumah. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 10 kawasan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berhasil dibangun dengan total 1.507 unit rumah yang tersebar di berbagai kecamatan.
Sementara pada 2026, pemerintah daerah merencanakan pembangunan dua kawasan perumahan baru dengan total 299 unit yang berlokasi di Kecamatan Mungkid dan Tegalrejo.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Magelang David Rudianto menegaskan, program ini memiliki peran ganda, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong sektor ekonomi, khususnya konstruksi, UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Program 3 juta rumah menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga sektor ekonomi yang ikut bergerak,” ujar David.
Dikatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, di antaranya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Di sisi lain, pengembang perumahan non-subsidi turut didorong untuk berpartisipasi melalui konsep hunian berimbang, sehingga tercipta pemerataan pembangunan yang lebih adil.
Lebih dari sekadar membangun rumah baru, lanjut dia, program ini juga menyasar peningkatan kualitas hunian yang tidak layak, termasuk bagi warga terdampak bencana. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan, hingga masyarakat. "Sinergi menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi yang kuat, target pembangunan rumah layak dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran," tambah David.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho menambahkan, program perumahan rakyat ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden yang tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN). "Calon penerima rumah subsidi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya belum memiliki rumah," kata Gunawan.
Proses verifikasi nantinya akan dilakukan oleh pihak perbankan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara nasional, target pembangunan dalam program ini mencapai 3,44 juta unit rumah dengan dukungan anggaran sebesar Rp23,32 triliun. Alokasi pembangunan dibagi berdasarkan kelompok penghasilan, yakni 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp3,1 juta per bulan, 100.000 unit untuk penghasilan Rp3,1 juta hingga Rp 8 juta, serta sebagian kecil untuk kelompok di atas Rp8 juta per bulan. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto