RADARMAGELANG.ID, Mungkid—Wakil Bupati Magelang Sahid menegaskan pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
Sahid menekankan, data kependudukan bukan sekadar angka, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Setiap kebijakan, baik pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan, maupun pengurangan beban masyarakat, harus berbasis pada data yang akurat, khususnya bagi masyarakat desil 1 dan desil 2,” ujarnya saat membuka bimtek pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Melalui program Satu Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Magelang, lanjut dia, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan tata kelola data yang lebih baik, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, kegiatan bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan validitas data sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan petugas registrasi agar pelayanan publik berjalan lebih cepat, tepat, dan komunikatif.
Sahid juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang, di antaranya layanan administrasi kependudukan “Sahabat Tanyabisa” yang diluncurkan pada Maret 2025 serta pelayanan terpadu sidang isbat nikah berbasis data kependudukan pada Mei 2025.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, kami mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Disdukcapil. Ini menjadi bukti komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara konsisten agar data kependudukan benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Data adalah kekuatan. Dengan data yang valid, kita mampu merancang kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Magelang Raden Anta Murpuji Antaka menyampaikan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat.
Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat menyampaikan berbagai masukan dan laporan, termasuk perkembangan di wilayah Tanjungsari dan sekitarnya.
Mereka juga menyoroti perlunya arahan lebih lanjut terkait aspek teknis guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto