RADARMAGELANG.ID, Mungkid--Pemkab Magelang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.
Salah satunya Kabupaten Magelang adalah yang pertama melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara daring (online) untuk seluruh jenjang.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyebut SPMB online ini sebagai salah satu langkah strategis dan inovatif yang menjadi pelopor di Indonesia.
“Ini bukti kita serius mendorong sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” ujar Grengseng dalam Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Ruang Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Kamis (7/8/2025).
Ia menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh stakeholder yang hadir.
Seperti penguatan implementasi SPMB sebagai kebijakan nasional meskipun masih ada sejumlah SD dan SMP yang belum mengikuti tahap awal.
Juga penanganan bijaksana terhadap murid yang tidak diterima di sekolah negeri dengan opsi afirmasi atau rujukan ke sekolah swasta. Selain itu, pemutakhiran dan akurasi data pendidikan ditargetkan rampung sebelum 31 Agustus 2025.
“Setelah itu, penyelesaian masalah administratif dan teknis secara solutif, termasuk edukasi kepada orang tua dan panitia sekolah. Juga penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran, termasuk program Hari Bakti kepada Orang Tua,” bebernya.
Grengseng juga ingin mengantisipasi penurunan jumlah murid dan potensi re-grouping sekolah dengan dukungan pemerintah desa.
“Pendidikan bukan sekadar menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk generasi dengan pola pikir solutif dan karakter kuat,” katanya.
Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Slamet Ahmad Husein menambahkan, pelaksanaan SPMB online sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.
Namun pihaknya juga tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan di lapangan.
Di antaranya, sejumlah sekolah mengalami kelebihan pendaftar, sementara lainnya minim atau bahkan tidak memiliki pendaftar sama sekali.
Selain itu, belum matangnya perencanaan rombongan belajar oleh beberapa satuan pendidikan juga menjadi catatan penting.
"Kami akan terus mengevaluasi pelaksanaan SPMB ini, termasuk memperhatikan regulasi mengenai bantuan pendidikan bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerataan akses pendidikan adalah tugas bersama," tegas Husein. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto