RADARMAGELANG.ID, Mungkid - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyayangkan adanya konten wisata mengenai Borobudur yang menyinggung praktik ibadah umat Islam. Konten tersebut menyebut istilah “umrah” yang merupakan ibadah umat Islam di Tanah Suci Makkah.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut meminta polisi untuk menyelidiki agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Masih belum jelas siapa yang bikin. Bisa jadi itu AI (artificial intelligence). Maka harus ditelusuri sumbernya dari mana, tujuan dan maksudnya apa. Kalau memang bertujuan untuk memecah belah agama ya harus diusut tuntas,”ujarnya usai mengadakan reses di rumah makan New Gazebo, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Sabtu (7/6/2025).
Kegiatan reses dihadiri 170 orang dari masyarakat, relawan dan mitra Komisi III DPR RI yakni dari Polresta Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta struktur DPC PKB Kabupaten Magelang.
Pihaknya menilai dari isi konten ada potensi untuk memecah belah masyarakat. Karena menjurus ke perbandingan praktik ibadah pemeluk agama. Dia menegaskan antara budaya dan agama konteksnya berbeda, jangan dicampuradukkan.
“Ini kan teknologi canggih. Yang main AI. Jadi penelusurannya harus melalui sistem informatika. IP-nya lagi ditracking,”imbuhnya.Pihaknya menyampaikan ke kepolisian agar ditelusuri siapa yang membuatnya.
Pada kesempatan tersebut Abdullah juga mengatakan mengenai kasus pedagang Borobudur, tengah mencari solusi win-win solution.
Sehingga pedagang tidak dirugikan atas peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.
“Kita di partai punya perwakilan di masing-masing komisi. Jadi kita harap teman-teman pedagang dibawa ke DPR untuk audiensi dengan komisi terkait,”ungkapnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, pihaknya menyapa para tim relawan dan masyarakat yang telah membantunya. Menyerap aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat.
Sekaligus menyalurkan berbagai program dari pemerintah.
“Kalau ada program DPRD dan kementerian disinergikan, kita salurkan melalui mereka. kebanyakan programnya mengenai pertanian, bantuan alat pertanian dan infrastruktur pertanian,”imbuhnya. (lis/web)
Editor : Lis Retno Wibowo