RADARMAGELANG.ID, Mungkid--Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 digelar di Pendopo drh. Soepardi Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Selasa (27/5/2025).
Musrenbang RPJMD ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dalam penyempurnaan rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang lima tahun ke depan.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat membuka Musrenbang menyampaikan, penyusunan RPJMD telah melalui berbagai tahapan, antara lain konsultasi publik terhadap rancangan awal, penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD, serta konsultasi ke Gubernur Jawa Tengah.
"Pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029 merupakan tahap awal untuk mewujudkan visi Kabupaten Magelang 2025-2045, yakni Kabupaten Magelang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan," kata Grengseng.
Lebih lanjut Grengseng memaparkan, lima misi pembangunan yang disebut Panca Dharma, serta tujuh program prioritas yang terangkum dalam Sapta Cipta.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, dengan memperkenalkan sistem informasi Progres Data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data desa yang akurat dan terpercaya.
"Data ini penting sekali, termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan. Target kita, angka kemiskinan turun sampai satu digit. Jangan sampai seperti yang lalu, anggaran sampai Rp 350 miliar, ternyata penurunan kemiskinan hanya 750 warga saja," katanya.
Di sektor kesehatan, Grengseng menyoroti layanan berobat gratis kelas III sebagai salah satu prioritas utama RPJMD.
"Melalui sinergi, kolaborasi, serta pembaruan database kepesertaan BPJS, program ini kami yakini dapat direalisasikan," tegasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar serius dan fokus dalam penyusunan RPJMD serta Rencana Strategis (Renstra), dengan mengedepankan efektivitas sumber daya dan komunikasi yang berkualitas.
“Setiap OPD harus punya data, punya inovasi, dan harus punya skala prioritas. Yang nggak punya inovasi, pasti nilainya akan rendah,” tandasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir menyebut Musrenbang RPJMD sebagai bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah penyatuan harapan masyarakat, kebijakan pemerintah, serta fungsi pengawasan legislatif.
"DPRD turut menyusun Pokok-Pokok Pikiran (pokir) berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat, yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah," terang Sakir. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto