RADARMAGELANG.ID, Mungkid– Aksi protes kembali dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB).
FMBB kembali memasang sejumlah spanduk aksi protes terhadap kebijakan Taman Wisata Borobudur (TWB).
Spanduk MMT yang dipasang bertuliskan menolak pembatasan pengunjung 1.200 orang per hari ke Candi Borobudur. Serta, mendukung revisi Perpres 101 TH 2024 tentang tata kelola kompleks Candi Borobudur.
“Total ada 12 banner yang kita pasang di titik-titik strategis di sekitar area Taman Wisata Borobudur,” jelas perwakilan Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) Agusta Kalang.
Dia menyampaikan, pemasangan banner ini merupakan keluh kesah dari masyarakat Borobudur.
Di mana adanya pembatasan pengunjung untuk naik ke Candi Borobudur, membuat banyak wisatawan yang mengurungkan niat untuk berkunjung ke Taman Wisata Borobudur.
“Sehingga hal ini membuat perekonomian di sekitar Borobudur menurun,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Magelang, Jumat (24/1/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya aksi ini, para petinggi bisa mengkaji ulang untuk mengembalikan seperti semula.
Yakni, tidak adanya pembatasan wisatawan untuk naik ke Candi Borobudur.
Sehingga roda perekonomian di Borobudur bisa kembali berputar.
Agusta menjelaskan, banyak warga Borobudur yang mengeluhkan Perpres 101 Tahun 2024 ini, sehingga masyarakat ingin adanya revisi perpres tersebut.
“Saya ingin Borobudur ini menjadi milik bersama, bukan menjadi salah satu milik single majority, yang selama ini merupakan pengelola yang ada saat ini. Jadi, keberadaan Borobudur ini bisa menjadi milik bersama, untuk kemakmuran warga Borobudur khususnya, serta warga Indonesia pada umumnya,” ucapnya.
Terkait adanya kajian pembatasan naik ke Candi Borobudur, menurutnya hal tersebut perlu adanya kajian ulang.
Menurutnya, Candi Borobudur ini sudah berdiri berabad-abad yang lalu.
Jika hanya karena untuk melindungi dari jumlah pengunjung untuk naik, hal ini menurutnya tidak relevan.
“Apalagi strukturnya pun pastinya sudah teruji, sehingga menurut saya hal ini perlu adanya kajian ulang,” ujarnya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto