RADARMAGELANG, Mungkid– Pegiat wisata di Magelang menyayangkan keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melarang adanya study tour.
Mereka menilai, kebijakan itu tidak mendasar dan bakal merugikan industri pariwisata.
Apalagi Kabupaten Magelang menjadi salah satu jujugan wisatawan.
Ketua Forum Daya Tarik Wisata (DTW) Magelang Edward Alfian menegaskan, larangan study tour bagi siswa SMA dan SMK di Jateng imbas adanya kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, merupakan kebijakan yang tidak mendasar.
Menurutnya, kecelakaan tersebut murni disebabkan oleh armada bus yang digunakan.
"Posisinya ada keteledoran, entah dari panitia atau EO-nya karena tidak memperhatikan kelayakan armadanya. Kalau itu dijadikan dasar untuk melarang study tour, artinya ngawur dan tidak mendasar," tegasnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Magelang, Senin (20/5/2024).
Edward menilai, kebijakan itu dapat merugikan banyak pihak.
Tidak hanya industri wisata, tapi juga pelaku UMKM, restoran, hotel, dan lainnya.
Karena kebanyakan dari mereka akan membeli makan, butuh tempat menginap, maupun cindera mata.
Ia mengatakan, gelaran study tour dari instansi sekolah menjadi salah satu bentuk implementasi pembelajaran di luar sekolah.
Yang muaranya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Terlebih, kata dia, Magelang menjadi salah satu tujuan wisata. Utamanya, di kawasan Borobudur yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).
Tidak sedikit pelajar dari berbagai daerah, mengunjungi ke destinasi yang ada di Kabupaten Magelang.
"Kami dari pelaku wisata sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah, khususnya Disdikbud Provinsi Jateng. Karena keputusannya terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan efeknya," katanya.
Edward berharap, pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan tersebut.
Termasuk merumuskan efek maupun dampak yang ditimbulkan ketika melarang kegiatan study tour ke luar daerah.
Tidak hanya Jateng, beberapa daerah juga ramai-ramai melarang adanya study tour.
Harusnya, lanjut dia, Disdikbud bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dapat merilis perusahaan otobus (PO) yang resmi.
Kemudian, membuat rekomendasi kepada sekolah, PO mana saja yang sudah resmi, mengantongi izin, dan armadanya laik jalan.
"Ini (persoalan) sama persis ketika terjadi ada kecelakaan kereta api. Kemudian (tidak mungkin) pemerintah melarang orang naik kereta api. Justru meminta untuk meningkatkan kualitas armadanya," jelasnya.
Dia bersama pelaku wisata lain berharap, study tour tetap berjalan.
Lebih-lebih, kegiatan itu memang sudah ada sejak lama.
"Kami pelaku wisata Magelang, prihatin dengan kebijakan tersebut. Itu kebijakan yang sungguh sangat konyol bagi kami," tandasnya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto