RADARMAGELANG.ID, Mungkid –Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto mendorong program percepatan pembangunan nasional di Kabupaten Magelang.
Selain itu, pemkab secara eksisting di hadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah.
Salah satunya untuk mendorong program pembangunan nasional, meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
“Hal ini bisa kita lakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat,” kata Sepyo Achanto saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII (28) Tahun 2024 di Halaman Setda Kabupaten Magelang, Kamis (25/4/2024).
Dikatakan, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Sepyo Achanto menyampaikan, peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan demokrasi.
"Dari segi tujuan kesejahteraan yaitu diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis, melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan" kata Sepyo.
Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
"Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian secara keseluruhan," terangnya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto