RADARMAGELANG.ID, Magelang—Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur (Prodamai) yang digulirkan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Wakil Wali Kota dr. Sri Harso mulai dirasakan warga.
Dalam program ini, setiap RT mendapat alokasi anggaran maksimal Rp50 juta. Di RT 2 RW 1 Kampung Kauman, Kelurahan Cacaban, anggaran tersebut telah digunakan untuk sejumlah program pemberdayaan dan sosial, sementara untuk pembangunan fisik masih dalam tahap persiapan.
Ketua RT 2 RW 1 Yusron menjelaskan, perencanaan dan penggunaan anggaran Prodamai diawali dengan musyawarah dan rembug bersama warga. Pengurus RT menampung usulan warga sebelum menentukan program yang akan diajukan. Usulan warga ini tidak hanya diarahkan pada satu bidang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata tanpa mendominasi satu bidang saja.
Ia mengatakan, sejumlah program yang sudah berjalan di wilayahnya meliputi penyediaan WIFI, pelatihan barista, menjahit dan memasak, serta program permakanan lansia dan balita.
“Untuk saat ini baru WIFI, lalu pelatihan-pelatihan, serta program permakanan lansia dan balita,” ujar Yusron kepada Jawa Pos Radar Magelang, Rabu (16/9/2026).
Sementara salah satu usulan warga yang masih dalam proses adalah pembangunan gerbang. Yusron mengatakan, survei, pengukuran, dan pembuatan gambar telah dilakukan. Namun pembangunan belum direalisasikan dan masih menunggu tahap pelaksanaan. “Gerbang itu sebenarnya warga yang usul. Kemarin sudah diukur, sudah digambar, tinggal pelaksanaannya,” katanya.
Hal tersebut diperkuat oleh Ketua RW 1 Kampung Kauman, Kelurahan Cacaban Arif Edi Wibowo. Ia mengatakan, setiap RT di wilayahnya memperoleh alokasi anggaran yang sama. Penggunaannya disesuaikan dengan hasil rembug warga dan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
Selain itu, program ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Tetapi pelaksanaan anggarannya dilakukan melalui pengadaan barang maupun jasa sesuai program yang telah disetujui. “Kita terima barang, kita terima jasa gitu. Jadi, kita tidak megang uangnya, tidak cash.” tandasnya.
Terpisah, Ketua RT 09 RW IV Kelurahan Potrobangsan Agus Heru Prastyo menjelaskan, di wilayahnya, dari dana sebesar Rp50 juta ini, baru Rp20 juta yang dialokasikan untuk pembangunan balai RW IV.
Sementara sisanya Rp30 juta diharuskan fokus untuk bangunan fisik di lingkungan RT. Melalui proses rembug bersama warganya, ia mengajukan untuk perbaikan jalan, seperti menambal jalanan yang berlubang di sekitar tempat tinggal warga.
“Kalo sini yang diajukan jalan, wong sini warganya tergolong mampu semua kok,” jelas Agus.
Namun, berdasarkan keterangannya, pengajuan proposal perbaikan jalan tidak disetujui untuk masuk ke dalam Prodamai.
Pasalnya, status jalan milik PU (Dinas Pekerjaan Umum) Provinsi.
Selain itu, pengajuan WIFI dan CCTV untuk tiap rumah juga tidak dapat cair, karena harus menggunakan saluran baru yang berbeda dari sebelumnya yang telah dipakai.
“Perbaikan jalan nggak di-ACC karena jalan itu miliknya PU Provinsi. Saya bingung mbak nek itu,” katanya.
Hal serupa juga dialami warga RT 01 RW 10 Kelurahan Gelangan.
Dana yang tertulis di proposal yang diajukan pada Prodamai belum sepenuhnya turun.
Dana yang termasuk dalam Rp50 juta yang langsung turun yaitu honor untuk Ketua dan Sekertaris RT.
“Honor ketua dan sekretaris RT kan termasuk ke dalam Rp50 juta itu. Jadi, otomatis keluar,” ungkap Ketua RT 01 RW 10 Gelangan Heri Widiyanto. (mg7/mg8/mg10/mg3/aro)
Editor : H. Arif Riyanto