RADARMAGELANG.id, Magelang – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Magelang hingga Senin (20/7/2026) malam telah mencapai lebih dari 50 persen.
Capaian ini menempatkan Kota Magelang dalam jajaran lima besar terbaik se-Jawa Tengah dalam progres pendataan sensus yang digelar sepuluh tahun sekali tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang Nurul Choiriyati, S.ST., M.M., mengatakan, kelancaran ini tidak lepas dari dukungan penuh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono sejak awal pelaksanaan.
Wali kota bahkan menjadi responden pertama yang didata dalam sensus ini.
"Alhamdulillah, Kota Magelang kondusif karena dukungan dari Pak Wali Kota yang cukup fokus. Jadi, beliau yang didata, responden pertama kami adalah beliau. Kemudian beliau mengajak masyarakat untuk menerima kami," ujar Nurul.
Komitmen Bersama dan Kondisi Kondusif
Sebagai bentuk dukungan, BPS Kota Magelang turut menggelar penandatanganan komitmen bersama dalam menyukseskan SE 2026.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 orang tersebut mengundang Wali Kota, Wakil Wali Kota, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga para pelaku usaha besar, dan digelar di Hotel Puri Asri Resort.
Berkat langkah tersebut, menurut Nurul, petugas di lapangan jarang menghadapi penolakan berarti dari warga.
"Penolakan biasanya karena ketidaktahuan," katanya.
Ia menambahkan, dirinya turun langsung menemui Wali Kota, Kapolres, dan Dandim untuk memastikan kondisi lapangan tetap kondusif selama proses sensus berjalan.
Untuk penanganan warga yang menolak didata, BPS Kota Magelang menerapkan mekanisme berjenjang.
Penolakan pertama ditangani oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL), lalu berlanjut ke Pengawas/Pemeriksa Lapangan (PML).
Jika masih ditolak, penanganan naik ke Koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat kecamatan, hingga akhirnya Kepala BPS turun langsung ke lokasi bila diperlukan.
Jumlah Usaha dan Beban Kerja Petugas
Nurul menjelaskan, sejauh ini jumlah muatan usaha berdasarkan prelist awal di Kota Magelang tercatat sekitar 67 ribu.
Namun angka ini bersifat dinamis mengingat adanya usaha yang tutup maupun usaha baru yang bermunculan di lapangan.
"Jadi kami enggak bisa menargetkan berapa banyaknya," ujarnya.
Mengenai beban kerja, setiap petugas di Kota Magelang rata-rata menangani 600 hingga 700 unit usaha atau rumah tangga, angka yang diberlakukan merata secara nasional.
Beban tersebut bahkan bisa jauh lebih tinggi di kawasan tertentu, seperti Pasar Rejowinangun sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi, yang hanya ditangani oleh dua petugas.
Awalnya, kedua petugas tersebut ditargetkan mendata sekitar 800 unit usaha, namun di lapangan ditemukan hingga 1.500 unit usaha. Sehingga beban masing-masing membengkak menjadi sekitar 2.700–2.800 unit usaha per orang.
Kendati beban di pasar cukup besar, Nurul menyebut pendataan di sana relatif lebih mudah karena lokasi usaha berdekatan.
Tantangan yang lebih besar justru muncul saat mendata rumah tangga yang memiliki usaha sampingan maupun pelaku usaha di sektor pertanian.
Isu Pengunduran Diri Petugas
Menanggapi isu yang beredar mengenai petugas sensus yang mengundurkan diri, Nurul memastikan kondisi di Kota Magelang relatif terkendali.
Hingga saat wawancara berlangsung, tercatat hanya delapan petugas yang mengundurkan diri, dan seluruhnya terjadi di awal masa tugas.
Alasan pengunduran diri beragam, mulai dari bentrok jadwal karena mengajar, diterima bekerja di luar kota, tidak kuat menjalani tugas lapangan, hingga tidak dapat membagi waktu karena kesibukan lain.
"Saya terus terang langsung berinteraksi dengan mereka. Jadi, ketika ada yang bilang 'Bu, ini mau mundur,' saya datangi. Saya tanya kendalanya apa, ternyata dia hanya butuh curhat," ujar Nurul.
Petugas yang mengundurkan diri setelah mengikuti pelatihan dikenai penalti sekitar Rp2.061.000 yang disetorkan ke kas negara.
Posisi yang kosong kemudian diisi oleh petugas cadangan dari mitra lama BPS yang akhirnya bersedia bergabung.
Petugas pengganti hanya menjalani pembekalan singkat berupa briefing selama satu hari sebelum diterjunkan ke lapangan.
Menurut Nurul, pengunduran diri yang terjadi di awal-awal masa tugas tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran sensus secara keseluruhan, karena proses penggantian petugas berjalan cepat.
Tantangan di Kawasan Pecinan
Nurul mengungkapkan, tantangan dalam pelaksanaan SE 2026 di Kota Magelang datang dari sejumlah pelaku usaha di kawasan tersebut yang masih belum memahami konsep dan tujuan Sensus Ekonomi. Sehingga petugas harus berulang kali turun memberikan penjelasan.
Nurul mencontohkan pengalamannya saat mendatangi salah satu pelaku usaha di Pasar Rejowinangun yang awalnya menolak didata.
Setelah dijelaskan bahwa sensus ini hanya digelar sepuluh tahun sekali, bahkan stiker Sensus Ekonomi 2016 masih tertempel di tembok tokonya, pelaku usaha tersebut akhirnya bersedia untuk didata.
Tantangan lain datang dari pendataan di lingkungan Akademi Militer (Akmil), yang belum bisa dilakukan sepenuhnya karena para taruna baru saja berpindah barak.
Pendataan untuk unit usaha di lingkungan Akmil, seperti kantin dan koperasi, ditargetkan bisa dimulai awal Agustus, sementara pendataan taruna sendiri—yang menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) diperkirakan baru bisa dilakukan pada pertengahan Agustus, menyesuaikan jadwal dari pihak Akmil.
Harapan Data Jujur dan Perekonomian Digital yang Tertangkap
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, Nurul berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur saat didata, mengingat masih banyak warga yang bersikap apriori terhadap pemerintah sehingga menjawab asal, terutama terkait pendapatan maupun kepemilikan emas.
"Kalau mereka menjawabnya tidak jujur, ya kebijakan pemerintah tetap susah," katanya.
Ia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi untuk menangkap potret perekonomian yang sebelumnya tidak terlihat secara kasat mata, termasuk pergeseran dari usaha konvensional ke usaha berbasis digital seperti konten kreator, dropshipper, hingga penjual daring di media sosial.
Nurul mencontohkan salah satu petugas sensus yang ternyata juga berprofesi sebagai kreator konten dengan penghasilan hingga jutaan rupiah per video.
Sensus ini, menurutnya, juga membantu memetakan usaha yang berpindah lokasi, bukan sekadar tutup.
Ia mencontohkan salah satu kantor cabang bank di kawasan Armada Estate yang semula terlihat tutup, namun setelah dikonfirmasi ternyata hanya berpindah atau relokasi tempat usaha.
Untuk mendukung kelancaran pendataan di sektor usaha jasa, BPS Kota Magelang turut menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Magelang, yang anggotanya ternyata tidak hanya bergerak di bidang perhotelan dan restoran, tetapi juga ekspedisi dan rental kendaraan.
Dukungan dari ketua PHRI setempat dinilai turut memudahkan petugas saat mendata para pelaku usaha di kawasan tersebut.
Evaluasi Sebulan Pelaksanaan
Memasuki bulan kedua pelaksanaan, Nurul menyampaikan bahwa kondisi petugas di Kota Magelang relatif baik dibandingkan sejumlah pemberitaan di media sosial mengenai petugas sensus di daerah lain yang mengalami stres berat, kecelakaan serius, hingga meninggal dunia.
Di Kota Magelang, hanya tercatat satu insiden kecelakaan ringan yang tidak sampai memerlukan perawatan rumah sakit.
Terkait target penyelesaian, jadwal resmi Sensus Ekonomi 2026 ditetapkan hingga akhir Agustus.
Nurul menyampaikan optimisme Wali Kota bahwa Kota Magelang dapat menyelesaikan sensus lebih cepat dari tenggat tersebut, meski pihaknya tetap mengacu pada jadwal resmi sebagai target utama. (mg2/mg6/aro)