RADARMAGELANG.ID, Magelang – Anggota DPRD Kota Magelang akan mulai berkantor di kawasan alun-alun pada Oktober mendatang.
Kantor para wakil rakyat itu kini tengah dibangun Pemkot Magelang di atas lahan eks Gedung Balai Pendidikan dan Latihan Kerja (BPLK) dengan alokasi anggaran mencapai Rp 16,1 miliar. Gedung parlemen itu digadang menjadi ikon baru di jantung kota.
Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil mengatakan, pihaknya sudah mulai mempersiapkan kepindahan agar proses migrasi ke kantor baru nanti tidak memakan waktu lama.
“Sambil menunggu itu selesai, kita siap-siap. Sehingga Oktober nanti, kita sudah geser ke sana,” tutur Evin, Jumat (10/7/2026).
Kontrak pembangunan gedung paripurna dan kantor sekretariat dewan (setwan) itu telah ditandatangani pada 29 Juni 2026. Jangka waktu pelaksanaan disepakati 150 hari kalender. Artinya, pembangunan gedung harus selesai maksimal November nanti.
Baca Juga: Pedagang Daging Sapi Wadul DPRD Kota Magelang, Stok Sapi Langka, Harga Melambung
Kendati demikian, pihaknya tetap memantau progres pembangunan. Jika gedung belum bisa ditempati setelah selesai dibangun, alternatifnya adalah menggunakan Gedung Wanita untuk menggelar rapat paripurna. “Bisa langsung dipakai apa belum, kita lihat nanti,” imbuhnya.
Evin berharap, keberadaan gedung di DPRD di pusat kota akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan mendongkrak nilai investasi di sekitar kawasan. Nilai strategis lainnya adalah kemudahan menjaring aspirasi masyarakat.
“Kalau di alun-alun, masyarakat bisa lebih mudah untuk datang ke kantor. Kami juga bisa memfasilitasi kegiatan masyarakat, karena di sana ada Pendopo Alun-alun yang bisa dipakai masyarakat. Yang pasti, kita jadi lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono juga sepakat, keberadaan gedung parlemen di alun-alun akan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat, sehingga tidak lagi tersentral di wilayah selatan.
Meski gedung wali kota dengan DPRD berpisah atau tidak dalam satu kompleks, Damar memastikan hubungan anggota legislatif dan eksekutif akan tetap kompak dalam melayani masyarakat.
Selain gedung DPRD, pemkot juga membangun gedung untuk kantor beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Di sana ada tempat rapat bersama yang menghadap ke depan Gedung PDAM. Artinya bisa untuk koordinasi juga,” tambahnya.
Ia yakin, keberadaan gedung DPRD di alun-alun akan membuat kawasan tersebut semakin dinamis dan lengkap. (put/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo