RADARMAGELANG.ID, Magelang – Antusiasme masyarakat Kota Magelang ingin menghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) cukup tinggi.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mencatat sekitar 100 keluarga telah masuk dalam daftar tunggu. Di sisi lain, belum ada kepastian kapan mereka bisa menempati.
Fungsional Penata Kelola Perumahan Disperkim Kota Magelang Nurul Aini Shinta Dewi membenarkan hal itu.
Masyarakat yang telah mengantre itu akan mendapat kepastian jika ada warga yang keluar dari rusunawa karena keinginan pribadi, atau keluar karena batas tinggal di rusunawa telah berakhir, yakni 6 tahun.
“Begitu ada yang keluar, kami informasikan bahwa ada yang kosong,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Shinta menjelaskan, sejak awal mendaftar, masyarakat sudah menentukan pilihan rusunawanya.
Baca Juga: Sewa Murah Fasilitas Memadai, Puluhan Keluarga di Magelang Antre Ingin Menempati Rusunawa
Saat ini, Kota Magelang memiliki tiga rusunawa, yakni Rusunawa Potrobangsan, Rusunawa Wates, dan Rusunawa Tidar.
Lalu ada tiga rumah deret sewa atau yang dulu dikenal rumah khusus (rusus). Lokasinya ada di Kelurahan Kedungsari 1 dan Kedungsari 2, serta rumah deret sewa di Kelurahan Wates. “Yang paling favorit di Rusunawa Wates,” imbuhnya.
Rusunawa tersebut paling diminati lantaran fasilitas yang diberikan. Setiap unit telah dilengkapi furniture seperti meja, kursi, tempat tidur, dan kamar mandi yang nyaman. Kata Shinta, Rusunawa Wates memiliki harga sewa yang lebih mahal dari rusunawa lainnya.
Harga sewa per bulan untuk Rusunawa Wates lantai 1 dan lantai 4 berkisar di harga Rp 300, lantai 2 sekitar Rp 340 ribu, dan lantai 3 sebesar Rp 320 ribu.
Sementara harga sewa di Rusunawa Tidar dan Potrobangsan mulai dari Rp 100 ribu per bulan sampai tertinggi Rp 175 ribu per bulan.
Shinta menjelaskan alasan mengapa masyarakat memilih tinggal di rusunawa ketimbang ngontrak.
“Masyarakat lebih senang tinggal di rusunawa karena biayanya relatif murah, tempatnya juga layak,” imbuhnya.
Terkait masalah tempat tinggal yang layak, Pemkot Magelang juga memiliki program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Pada akhir tahun 2025 lalu, pihaknya menerima data dari kelurahan yang menunjukkan adanya 3.000 RTLH di Kota Magelang.
Data itu tak diterima begitu saja. Disperkim tetap melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima bantuan.
Dari data yang sudah dilakukan verifikasi, dijumpai rumah yang masih dalam kategori layak.
Ada pula warga yang sudah pernah mendapatkan bantuan serupa, kemudian diusulkan untuk menerima kembali.
“Ada yang seperti ini. Padahal syarat menerima bantuan, paling tidak 5 tahun sekali. Tapi bisa jadi belum ada 5 tahun diusulkan lagi, karena kondisi rumahnya memang rusak.
Misalnya dulu dapat bantuan, tapi karena selanjutnya juga tidak bisa melakukan perawatan karena tidak punya biaya, maka rusak lagi,” jelasnya.
Hal itu pun menjadi pertimbangan Disperkim dalam menentukan calon penerima bantuan, agar bantuan tepat sasaran.
Tahun ini, Pemkot Magelang menghimpun CSR untuk mendukung program bedah RTLH.
Salah satu perbankan di Kota Magelang memberikan bantuan RTLH untuk 57 unit. Kemudian, Pemkot Magelang juga mendapatkan kuota bantuan RTLH untuk 100 unit dari APBN.
Pihaknya berharap, program RTLH bisa menjadi solusi untuk masyarakat tinggal di rumah layak, mengingat kapasitas rusunawa dan rumah deret sewa cukup terbatas. (put/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo