RADARMAGELANG.ID, Magelang--Kota Magelang dipastikan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 atas keberhasilannya menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Kota Magelang.
Penghargaan tersebut dijadwalkan akan diserahkan dalam rangkaian acara UHC Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat bersama BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr. Istikomah menyampaikan, capaian UHC tidak hanya ditopang oleh tingginya kepesertaan, tetapi juga oleh pengelolaan komposisi peserta yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Magelang secara konsisten menjaga proporsi kepesertaan JKN dari berbagai segmen, mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI JK), peserta yang didaftarkan pemerintah daerah, hingga peserta dari segmentasi Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
“Strategi kami adalah menjaga keseimbangan kepesertaan, di mana sekitar 25 persen peserta berasal dari PBI JK dan 25 persen lainnya adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sementara sisanya berasal dari peserta pekerja dan mandiri. Dinamika dan fluktuasi tentu ada, sehingga pemerintah daerah harus terus menyesuaikan perencanaan,” ujar Dokter Isti, Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan, perubahan kebijakan kuota PBI JK menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi daerah.
“Dengan adanya pengurangan kuota PBI JK, pemerintah kota perlu menghitung kembali kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk menjamin kepesertaan warga melalui skema bantuan iuran pada segmen peserta PBPU BP Pemda,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Maya Susanti menegaskan bahwa capaian UHC Kota Magelang mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor.
“Keberhasilan mempertahankan Universal Health Coverage tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif serta didukung oleh fasilitas kesehatan yang memberikan layanan sesuai ketentuan,” ujar Maya.
Menurut Maya, keberlanjutan UHC membutuhkan konsistensi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“BPJS Kesehatan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan, serta penguatan peran fasilitas kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat Program JKN,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi yang terjaga menjadi kunci agar akses layanan kesehatan tetap merata dan berkeadilan, sekaligus menjaga mutu pelayanan di tengah tantangan pembiayaan dan dinamika kepesertaan.
Tidak hanya menjaga capaian kepesertaan melalui UHC, Kolaborasi terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Magelang bersama Pemerintah Kota Magelang untuk mendorong peningkatan kualitas layanan melalui Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta optimalisasi sistem rujukan.
Upaya tersebut diharapkan memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memperoleh layanan kesehatan yang tepat waktu, bermutu, dan berkelanjutan. (put)
Editor : H. Arif Riyanto