RADARMAGELANG.ID, Magelang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang mengakui bahwa media sosial menjadi tantangan besar dalam pengawasan pemilu mendatang.
Hal ini disebabkan oleh kecepatan informasi dan konten yang cenderung tidak terbatas, membuatnya sulit dikendalikan.
Ketua Bawaslu Kota Magelang Maludin Taufiq menyebut, media sosial rentan terhadap penyebaran berita hoaks. Berita-berita bohong tersebut bahkan mampu memengaruhi dan parahnya bisa membakar amarah seseorang.
“Bukan hanya hoaks, tapi bisa juga sebagai media untuk menyebarkan ujaran kebencian, kampanye hitam,” ujarnya, di Hotel Trio Front One Resort Magelang, Kamis (27/11/2025).
Karenanya, warganet perlu mawas diri agar tidak menjadi “korban” hoaks. Merasa kondisi ini krusial, Bawaslu menggandeng mitra-mitra dari berbagai elemen untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan diskusi penguatan kelembagaan dalam menangkal disinformasi di media sosial. Salah satu narasumber yang dihadirkan dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).
“Bayangkan, tahun 2029 mendatang, teknologi pasti makin maju. Bahkan sekarang kecanggihan AI sudah bisa kita rasakan. Karenanya, perlu ada peningkatan kapasitas, khususnya di teman-teman Bawaslu dan mitra kami dalam hal ini,” ungkap Taufiq.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Magelang Abdul Qohir Zakaria menambahkan, kegiatan ini menjadi penting untuk mengingatkan kembali bahwa Bawaslu bukan lembaga musiman—yang hanya muncul atau berkegiatan saat momen pemilu saja. Justru, saat ini menjadi kesempatan pihaknya membangun upaya preventif dalam meningkatkan strategi pengawasan untuk pemilu mendatang. “Bawaslu bukan lembaga musiman. Bawaslu adalah lembaga permanen untuk menjaga demokrasi jangka panjang,” tandasnya.
Sementara Panji Prasetyo mengungkapkan, Bawaslu akan menghadapi semakin banyak tantangan. Pertama, ketidakpastian regulasi yang kerap berubah saat pemilu berjalan. Peraturan itu bahkan berubah secara mendadak dan cepat, sehingga menyulitkan petugas Bawaslu dalam menyelesaikan masalah. Lalu, politik uang yang bergeser dari cara konvensional ke arah yang lebih modern. “Politik uang saat ini ada yang pakai metode baru, e-money,” ujarnya.
Ada hal lain yang tidak kalah bahaya. Yakni, pemakaian deepfake AI atau memanipulasi video dan audio dengan kecerdasan buatan—yang membuat seseorang terlihat melakukan atau mengucapkan sesuatu, padahal tidak sebenarnya terjadi. Media sosial juga digunakan orang tidak bertanggung jawab untuk cognitive warfare. Sebuah upaya propaganda negatif yang diciptakan untuk menebar konflik hingga memengaruhi cara berpikir orang. “Maka diperlukan peningkatan kapasistas komisioner akan siap menghadapi tantangan ini,” pungkasnya. (put/aro)
Editor : H. Arif Riyanto