RADARMAGELANG.ID, Magelang – Ada kemungkinan perubahan arah rencana pemindahan gedung Wali Kota Magelang ke kawasan eks Balai Diklat Kepemimpinan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Alun-alun Utara Kota Magelang.
Pasalnya, Pemkot Magelang sedang mengajukan skema hibah dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar tetap bisa menempati lahan yang dipakai saat ini.
Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil membenarkan ada upaya yang sedang dikerjakan Pemkot Magelang untuk permohonan usulan perubahan hibah balai kota dengan TNI.
Pemkot Magelang mengusulkan skema penggantian lahan.
“Jadi, kita tetap menggunakan eks gedung mako TNI (kantor wali kota saat ini, Red), dan kita siap memberikan ganti lahan kepada TNI. Ini yang sedang diulas. Artinya, saat ini kita masih ada di tahap permohonan usulan perubahan itu,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Magelang usai memimpin rapat paripurna di Gedung Wanita, Selasa (28/7/2025).
Evin menegaskan, jika Pemkot Magelang sudah menyiapkan lahan pengganti apabila permohonan itu disetujui Kemenhan.
Aset penggantinya meliputi Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Gedung DPRD Kota Magelang, Gedung Arsip, dan beberapa lahan di sekitarnya akan dibebaskan.
“Kalau nanti usulan permohonan ini disepakati, maka dewan yang akan beralih. Kemana? Itu akan kita pikirkan step by step. Bisa ke Balai Diklat Kepemimpinan karena sudah diberikan, atau ke mana saja, karena pemkot masih banyak aset,” tandasnya.
DPRD berkomitmen mengawal proses perubahan usulan baru tersebut.
“Kami juga menunggu ketika hasilnya positif, maka akan kami siapkan dukungan anggaran untuk penggantian lahan sekitar 10 hektare,” imbuhnya.
Bahkan, jika dinominalkan, biaya penyiapan lahan pengganti seluas 10 hektare jauh lebih irit dibanding dengan membangun balai kota baru yang mulanya direncanakan kurang dari Rp 150 miliar.
Kendati demikian, jika kantor wali kota tetap menempati gedung eks mako TNI, maka gedung eks Balai Diklat Kepemimpinan tetap akan dimanfaatkan untuk perkantoran.
Namun rancangan pembangunannya mengikuti kebutuhan terbaru.
“Rencana itu bisa berubah, yang tadinya mau membangun 10 lantai, maka cukup diperbaiki atau direvitalisasi,” ungkapnya.
Mulanya, Pemkot Magelang membutuhkan anggaran tersebut untuk membangun gedung 10 lantai.
Setelah dikaji lebih lanjut, kekuatan anggaran untuk gedung balai kota sekitar Rp 80 miliar.
Alokasi dana cadangan untuk membangun balai kota sudah dipersiapkan sejak 2022 sampai 2024, terkumpul Rp 58 miliar.
“Kita menyesuaikan kemampuan,” imbuhnya.
Evin menegaskan, jika pihaknya tidak mempermasalahkan skema satu atau dua yang telah ditempuh Pemkot Magelang.
Sebab, muaranya semua untuk pelayanan masyarakat. “Prinsipnya efektif dan efisien,” tegasnya.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono justru enggan banyak berkomentar mengenai hal ini.
Ia hanya meminta dukungan.
“Memang ada alternatif lain. Saya belum (bisa) ceritakan, karena belum ada kesepakatan secara formal. Tapi saya optimistis bahwa permasalahan gedung kantor ini akan selesai. Tapi saya belum bisa cerita secara teknis, nanti kalau ada berita yang pasti, akan kami kabari. Berita yang bahagia tentunya,” terangnya.
Damar juga menyebut bahwa Pemkot Magelang tidak jadi mengusulkan pembentukan dana cadangan untuk balai kota. Selain prinsip efisiensi, pihaknya masih mencoba menempuh jalan baru.
“Ya, karena ada skema baru,” katanya. (put/aro)
Editor : H. Arif Riyanto