RADARMAGELANG.ID, Magelang –Anggota DPR RI dari Komisi XIII mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang untuk mempersiapkan lahan guna pengembangan kantor Imigrasi dan penyediaan lapas di wilayah Kabupaten Magelang.
“Saya ingin mendorong agar Pemerintah Kabupaten Magelang bisa mempersiapkan lahan untuk pengembangan kantor Imigrasi di Kabupaten Magelang dan menyiapkan lahan untuk lapas,” ucap Vita Ervina kepada Jawa Pos Radar Magelang, Selasa (22/4/2025) malam.
Vita mengatakan, terkait lapas ini, memang di seluruh Indonesia hampir semua lapas sudah over capacity.
Sehingga hal ini menjadi perhatian pihaknya.
“Permasalahan lapas ini sama semua, yakni over capacity dan overcrowded yang sudah kita kunjungi juga sama. Salah satunya di Lapas Magelang ini,” jelasnya.
Dan ternyata di Lapas Magelang mayoritas penghuninya adalah warga binaan asal Kabupaten Magelang.
Vita menyampaikan, Lapas Kelas IIA Magelang memiliki kapasitas yang melebihi batas maksimal. Saat ini, lapas menampung sekitar 650 orang, terdiri atas 543 narapidana dan 107 tahanan, sementara kapasitas aslinya tidak diketahui.
“Dari banyaknya warga binaan ini dari Kabupaten Magelang, kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Magelang bisa menyiapkan lahan untuk membangun lapas sendiri,” katanya.
Selain itu, pemkab juga perlu menyiapkan lahan untuk pengembangan Kantor Imigrasi di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga warga tidak perlu antre lama saat membuat paspor di Kantor Unit Imigrasi Magelang yang masih menginduk Kantor Imigrasi Wonosobo.
“Meskipun di Kantor Unit Imigrasi di Magelang juga menyediakan pengurusan pembuatan paspor, tapi ternyata hanya terbatas dan ada kuotanya,” ujarnya.
Ia mengakui untuk merealisasikan hal ini juga susah. Karena adanya efisiensi.
“Namun upayanya, mari kita lakukan bersama. Bagaimana mempersiapkan lahan yang dibutuhkan, kemudian kajian-kajiannya seperti apa. Sehingga wilayah Kabupaten Magelang bisa memiliki lapas dan Kantor Imigrasi sendiri,” ujarnya.
Terpisah, Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengaku mendukung hal tersebut.
Namun pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, khususnya dari Kemenkum HAM seperti apa.
“Jika kajiannya Kabupaten Magelang memang sudah layak dan bisa berdampak positif bagi masyarakat, kita Pemerintah Kabupaten Magelang akan mendukung dan mensupport hal tersebut,” katanya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto