RADARMAGELANG.ID, Magelang—Para kepala daerah yang diusung PDIP barangkali dibuat pusing.
Sehari jelang retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sang ketua umum membuat instruksi untuk tidak berangkat.
Lalu bagaimana tanggapan para kepala daerah dari partai banteng moncong putih ini?
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat dihubungi usai sertijab Jumat (21/2/2025) pagi, belum memutuskan apakah akan mengikuti retret kepala daerah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.
Hal ini menyusul munculnya instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.
Damar, yang terpilih bersama wakilnya, dr Sri Harso, diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
Namun, menanggapi instruksi Megawati, wali kota yang berlatar belakang kontraktor ini memilih untuk bersikap hati-hati dan belum memutuskan langkah yang akan diambil.
"Saya belum bisa ngomong panjang lebar," ujarnya usai serah terima jabatan (Sertijab) di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jumat (21/2/2025).
Damar mengaku dirinya menghormati instruksi Megawati, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelar retret ini sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah.
Meski ada perbedaan pandangan antara PDIP dan pemerintah, Damar mengaku tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
"Kami kan kepala daerah. Kepala daerah kan milik masyarakat," tegasnya.
Kepala daerah yang berasal dari PDIP lainnya, Ngesti Nugraha mengaku sudah menerima surat resmi terkait penundaan kegiatan retret.
"Jadi, tadi malam kami mendapatkan surat itu, kami saat ini melihat perkembangan. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau diizinkan untuk berangkat kami akan segera berangkat. Itu aja,"kata Bupati Semarang ini.
Kemarin, hari pertama setelah pelantikan Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Nur Arifah gelar apel dan senam bersama ASN di kantor Sekda Kabupaten Semarang.
Dilanjut langsung rapat bersama seluruh OPD.
Ngesti mengatakan sebelumnya sudah menyusun program-program penjabaran visi misi yang masuk di APBD tahun 2025.
"Sebelumnya sudah menyusun program-program penjabaran visi misi yang masuk di APBD tahun 2025. Karena itu disusun di tahun 2024 dari program-program yang prorakyat yang sudah ditetapkan. Agar eksekutif dengan legislatif ini harus kita laksanakan," katanya.
Seperti diketahui, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri retret kepala daerah di Magelang.
Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian isi surat tersebut. Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tambahnya. (ria/aro)
Editor : H. Arif Riyanto