Artikel Ilmiah Berita Entertainment Features Jateng Kecantikan Khazanah Lifestyle Magelang Makan Enak Mungkid Nasional Olahraga Otomotif Piknik Pojok Kampung Semarang Temanggung Travel Viral Wonosobo

BPJS Kesehatan Catat Sehari Tembus 1,7 Juta Pemanfaatan Layanan

Puput Puspitasari • Jumat, 9 Agustus 2024 | 02:30 WIB
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang meraih UHC, Kamis (8/8/2024).
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang meraih UHC, Kamis (8/8/2024).

RADARMAGELANG.ID, Jakarta – Kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia menerima UHC Awards 2024, Kamis (8/8/2024).

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan selamat kepada seluruh provinsi dan pemda yang menerima UHC Awards 2024.

Pemda yang menerima penghargaan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan lebih dari 98 persen.

“UHC ini memiliki konsep pembangunan kesehatan global dan memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu, tanpa hambatan finansial,” katanya.

Berkat dukungan lembaga kementerian/lembaga dan pemda di seluruh Indonesia, jumlah peserta JKN mencapai 275 juta jiwa atau 98 persen dari jumlah total penduduk Indonesia.

“Saya harap, pemda tidak putus mendukung optimalisasi program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Ia berpesan kepada pemda untuk memastikan seluruh pemberi kerja di wilayah masing-masing telah mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, termasuk pekerja informal.

Selain itu, ia mengajak seluruh pemda bersama-sama mengevaluasi program JKN, khususnya dalam permasalahan tunggakan perserta JKN-KIS dari kalangan mampu.

Serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menambahkan, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA) atas keberhasilan Indonesia mencapai UHC.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman.

“Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan,” tandasnya.

Dikatakannya, BPJS Kesehatan selalu memastikan akses layanan kesehatan prima dan merata.

Dibuktikan dengan semakin luasnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh penjuru negeri.

Per 1 Agustus 2024, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS), serta di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Di daerah 3T, kerja sama yang kita lakukan dengan rumah sakit terapung,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan pelaksanaan program JKN semakin membaik dari tahun ke tahun. Baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.

Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp 40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp 151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen.

Sementara pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp 34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini terhadap penyakit.

Semakin cepat penyakit diketahui, semakin cepat pula ditangani.

“Deteksi dini dilakukan untuk mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujarnya.

Deteksi dini juga bisa dilakukan peserta secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN.

Aplikasi ini memiliki fitur skrining kesehatan yang bisa dimanfaatkan kapan pun.

Selain itu, ada fitur i-Care JKN—yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani.

Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

Dari berbagai layanan yang disediakan untuk peserta, BPJS Kesehatan mencatat 92,3 juta pemanfaatan di tahun 2014.

Angka ini meningkat di tahun 2023 menjadi 606,7 juta pemanfaatan.

Artinya ada sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya.

“Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan program JKN,” tandas Ghufron. (put/aro)

Editor : H. Arif Riyanto
#Ghufron Mukti #jkn #jaminan kesehatan nasional #wakil presiden #BPJS Kesehatan #UHC Awards #jkn-kis