RADARMAGELANG.ID, Demak – Kasus dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak menjadi atensi khusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengaku prihatin atas insiden yang menimpa ratusan penerima manfaat tersebut.
Menurutnya, indikasi keracunan sering kali berkaitan dengan pengelolaan waktu distribusi yang kurang tepat.
“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ujar Taj Yasin usai mengahadiri acara di Kantor TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, Demak, Selasa, 21 April 2026.
Baca Juga: Operasional Tiga Dapur MBG di kabupaten Magelang Dihentikan Sementara, Ini Alasannya
Selain itu, pihak sekolah maupun pesantren diminta turut berperan aktif dalam membimbing siswa atau santri agar langsung mengonsumsi makanan yang telah disediakan negara.
“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegas Taj Yasin yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jateng
Lebih jauh, Taj Yasin memastikan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi terhadap penyedia layanan MBG yang lalai.
Sanksi tersebut berjenjang, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.
“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini menjadi peringatan keras. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan warning (peringatan), ada tahapan sanksi bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan santri di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026).
Gejala mulai muncul pada Minggu pagi, dengan keluhan sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.
Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang.
Hingga Senin, sebanyak 68 orang menjalani perawatan inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dengan pemantauan intensif.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi telah dihentikan sementara operasionalnya dan dipasang garis polisi.
Dinas kesehatan setempat juga tengah melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti, sekaligus mengevaluasi menyeluruh sarana produksi pangan.
Termasuk aspek higiene, lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan sistem distribusi MBG agar kejadian serupa tidak terulang.(rls/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo