RADARMAGELANG.ID, Kajen –Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Senin (2/3/2026) malam.
KPK juga mengangkut sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan lainnya.
Pantauan Radarmagelang.id pada Selasa (3/3/2026) pagi, di pintu ruang kerja Bupati Pekalongan tertempel segel bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK".
Penampakan yang sama juga tampak di pintu ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.
Sementara ruang Wakil Bupati Pekalongan Sukirman tidak disegel.
Ruangan kepala dinas lain yang turut disegel yakni Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Perekonomian, ruang Prokompim, ruang Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM Naker), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepala Dinas PU-Taru.
Informasi diterima, para pejabat yang diangkut KPK itu dibawa ke Polres Pekalongan Kota.
Sementara Bupati Pekalongan dikabarkan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Belum ada pernyataan resmi terkait perkara apa penangkapan Bupati Pekalongan ini.
Juga belum diketahui barang bukti apa saja yang turut dibawa KPK.
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman saat dihubungi wartawan via telepon Selasa (3/3), menjelaskan dirinya belum mengetahui apa yang terjadi.
Dirinya masih di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
"Belum, belum (belum mengetahui). Kita cek dulu ya. Saya belum tahu," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sukirman mengakui belum ada laporan ke dirinya terkait penyegelan kntor Bupati maupun kantor sejumlah kepala dinas.
"Belum, belum (ada laporan). Infonya apa (belum ada)," tambahnya.
Asisten 2 Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosyidin saat dimintai konfirmasi wartawan juga mengutarakan hal yang sama.
Ia mengaku tidak mengetahui karena tengah di luar kota.
"Saya masih di luar kota. Sebentar nanti saya sudah kembali ke kantor saya cek dulu," ungkapnya.
"Ya ini saya belum bisa komentar Mas. Nanti saya segera pulang, saya akan mengambil kebijakan dan tetap nanti ada Pak Wakil Bupati juga belum saya statement, nanti kami sebentar lagi segera merapat ke Pak Wakil Bupati," tambah Anis.
Sementara itu, suasana Kantor DPU Taru Kabupaten Pekalongan, berjalan seperti biasanya.
Apel pagi juga dilangsungkan.
Hanya saja, tampak para ASN dikejutkan dengan semacam segel KPK di ruang kepala dinas.
Untuk memastikan pelayanan berjalan pemimpin apel, sekretaris dinas Budi Untoyo memberikan arahan pada para ASN untuk terus memberikan pelayanan maksimal, tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi hari ini.
"Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di kantor kita semalam telah ada giat yang dilakukan oleh tim KPK, yaitu menyegel ruangan Bapak Kepala Dinas," ungkapnya.
"Kepada seluruh ASN DPU TARU Kabupaten Pekalongan, saya hanya berpesan untuk semuanya tenang. Tidak perlu yang harus bagaimana, semuanya bekerja sesuai dengan timeline, sesuai dengan apa tugas pokok fungsi kita," imbuhnya.
Ia menambahkan untuk area lokasi yang disegel untuk tidak disentuh apapun alasannya.
"Yang terpenting, untuk area di lokasi yang dilakukan penyegelan untuk di-clearing-kan, tidak ada aktivitas apa pun di sana. Semua aktivitas melalui tangga untuk yang di atas, melalui tangga tengah dan pintu lobi. Kemudian yang keuangan nanti lewat jalur sekretariat," tegasnya.
Pihaknya berharap semuanya untuk tenang dan bekerja seperti biasanya.
"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita juga tidak tahu apa persoalannya. Yang terpenting, mari kita berdoa memohon kepada Yang Mahakuasa selalu diberikan kekuatan untuk selalu diberikan bimbingan, dan semoga semua ASN yang ada di DPU TARU selalu dalam lindungan-Nya," kata Budi.
Diketahui, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK.
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata Budi kepada wartawan saat diminta keterangan, Selasa (3/3/2026).
Budi mengatakan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pun langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Budi.
Namun Budi belum merinci apakah ada pihak lain selain Bupati Pekalongan yang ikut diamankan dalam OTT ini.
Dia juga belum menjelaskan perkara yang diusut dalam OTT ini.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Saat ini, para pihak yang terjaring OTT masih berstatus sebagai terperiksa. (aro)