RADARMAGELANG.ID, Semarang – Sebanyak 36 kepala daerah terpilih di Jawa Tengah (Jateng) bakal menjalani retreat di Akmil Magelang.
Mereka terdiri atas 1 gubernur, 29 bupati, dan 6 wali kota.
Kegiatan retreat ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tujuannya untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah.
Awalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) masing-masing daerah ikut menanggung retreat ini.
Masing-masing kepala daerah harus mengeluarkan Rp 2,7 juta setiap harinya.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.
Kendati demikian setelah surat edaran itu dikeluarkan pada 11 Feberuari 2025, muncul surat edaran pembatalan yang menyatakan seluruh kegiatan retreat di Akmil Magelang akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Ema Rachmawati saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang membenarkan adanya pembatalan biaya retreat.
Sehingga tidak lagi ditanggung APBD.
“Benar (dibatalkan) seluruh biaya retreat dikeluarkan dari APBN Kemendagri,” jelas Ema Jumat (14/2/2025).
Pihaknya tak mengetahui alasan dari pembatalan biaya tersebut.
Menurutnya, ada surat edaran dari Kemendagri tentang pembiayaan retreat yang ditanggung APBD.
Selanjutnya ada susulan surat edaran yang menyatakan pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Surat edaran susulan ini dikeluarkan oleh Kemendagri pada 13 Februari 2025 lalu.
“Surat diterima dua hari yang lalu, tapi sorenya langsung dibatalkan. Yang tahu alasan pembatalan Kemendagri. Kita kan tinggal terima berita saja,” tegasnya.
Terpisah Sekda Jateng Sumarno sebelumnya juga menjelaskan kepesertaan retreat ditanggung APBD.
Apabila dilaksanakan selama delapan hari, maka anggaran yang dikucurkan setiap kepala daerahnya mencapai Rp 22 juta.
Pihkanya menjelaskan jika mengacu pada SE Kemendagri, setelah kepala daerah dilantik Presiden pada 20 Februari di Jakarta mendatang.
Mereka akan menuju Akmil Magelang.
"Itu (akomodasi) dipersiapkan sendiri-sendiri, mau pakai pesawat turun ke Semarang atau di Jogja, mau pakai mobil pribadi dan sebagainya itu bisa langsung ke Magelang," tandasnya. (kap/ton)
Editor : H. Arif Riyanto