Oleh : Ferial Farkhan IA
RADARMAGELANG.ID - Ada peribahasa lama di kalangan nahdliyin: NU itu ibarat lautan, gampang dimasuki tapi susah didasari. Banyak orang yang menganalisis NU hanya dari luar saja, namun jarang yang bisa memahaminya secara mendalam.
Ada hal menarik dari cerita Gus Yusuf Chudlori di sebuah acara diskusi. Ketika ada seorang redaktur media ternama di Indonesia bertanya kepada beliau apakah pencalonan Gus Yusuf sebagai ketum PBNU adalah siasat Cak Imin dan PKB untuk "mengkooptasi" NU.
Jawaban Gus Yusuf terasa seperti tamparan halus yang penuh senyum : "Anda belum memahami NU. NU terlalu besar untuk dikooptasi satu partai, negara saja tak sanggup menguasai NU, apalagi cuma partai."
Kalimat itu bukan pembelaan diri, melainkan pengingat sejarah bahwa NU lahir jauh sebelum republik ini berdiri, dan akan tetap berdiri meski republik berganti rezim seratus kali.
Yang menarik, tuduhan "kooptasi" ini justru lucu kalau ditelisik lebih jauh. Sepanjang sejarah, setiap kali ada pihak entah partai, entah kekuasaan mencoba menjadikan NU sebagai kendaraan politik, hasilnya selalu sama, yaitu KEKECEWAAN. Yang ada malah NU bergolak, retak sejenak, lalu menyembur balik seperti mata air yang disumbat batu.
Kekuasaan boleh punya banyak sumber daya dan aparat sampai ke pelosok desa, tapi menghadapi jutaan nahdliyin yang loyalitasnya berakar pada kiai dan pesantren, bukan pada jabatan, kekuasaan itu tiba-tiba jadi kerdil.
Baca Juga: Gus Yusuf, Darah Segar bagi NU
Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah NU, yang pertama ketika Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994, dimana instrumen negara turun langsung untuk menguasai NU dengan usaha menyingkirkan Gusdur. Hasilnya apa? Gusdur terpilih lagi untuk ke-3 kalinya dan Abu Hasam yang saat itu adalah calon dari Istana "nyungsep".
Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2022 pun bisa kita jadikan pelajaran juga, dimana saat itu menjadi arena muktamar yang paling "barbar".
Alat negara dijadikan mesin pemenangan, duit dari "Bohir" mengalir deras mengguyur para muktamirin. Hasilnya apa? Ya memang menang sih, tapi ujungnya "ruwet" dan konflik internal meledak tak terbendung.
Bohir yang dulu niat nyapres juga ujungnya "GATOT" atau gagal total. Malah sekarang mulai tersisih dan lebih milih asyik ngurusin bola.
Dua contoh di atas adalah pelajaran berharga bagi semua nahdliyin. Banyak yang mencatat ketika kontestasi diwarnai aroma kepentingan yang lebih besar dari sekadar perkhidmatan, cawe-cawe dan dukungan dari lingkaran kekuasaan terhadap kandidat tertentu, disusul manuver-manuver yang bagi sebagian nahdliyin terasa dipaksakan demi kalkulasi politik.
Hasilnya bisa dilihat sendiri hari ini : PBNU yang terpilih justru terus dirundung friksi internal, saling sindir antar-elite, dan energi organisasi yang harusnya untuk umat malah tersedot untuk meredam konflik.
Ironisnya, siapa pun dalang di baliknya, yang rugi tetap NU, sementara sang dalang sudah pindah ke panggung lain.
Di sinilah letak kearifan sindiran Gus Yusuf. Ia seolah berkata: silakan saja mencoba, tapi bersiaplah kecewa. NU bukan partai yang bisa ditata dari satu meja kekuasaan, karena struktur riilnya bukan sekelompok elite di Jakarta, melainkan di ranting-ranting dan majelis-majelis yang jauh dari radar Istana.
Setiap kali ada pihak yang menghitung NU sebagai "aset elektoral" yang bisa diaktifkan lewat titipan ketua umum, mereka lupa bahwa nahdliyin sejak dulu punya kemampuan membedakan mana kiai yang berkhidmat dan mana yang jadi kepanjangan tangan kekuasaan.
Maka menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, sindiran itu sebaiknya dibaca sebagai peringatan dini, bukan basa-basi belaka. Jombang adalah tanah kelahiran NU, tempat Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dan para muasis NU lainnya menabur benih jam'iyah ini dari seabad lalu. Di atas tanah itulah terbaring jasad para pejuang NU.
Baca Juga: Gus Yusuf Dukung Munas-Konbes di Ploso dan Muktamar NU di Lirboyo
Saat ini sudah beredar isu-isu bahwa sudah ada caketum yang di-backingi oleh Istana. Terlepas benar atau tidak isu itu, jangan sampai hajatan di tanah makam para muasis ini kembali diwarnai bisik-bisik lobi kekuasaan, bagi-bagi upeti untuk jual beli dukungan, titipan nama, atau tekanan halus dari lingkaran Istana demi kepentingan konstelasi 2029, maka preseden sebelumnya akan terulang: bukan kemenangan bagi siapa pun, melainkan luka baru bagi jam'iyah yang seharusnya dijaga dengan mulia.
Sebab pada akhirnya, kekuasaan itu sementara, sementara NU selalu ada di tengah jamaahnya.
Presiden datang dan pergi, partai naik dan tenggelam, tapi jam'iyah ini tetap berdiri menjaga akidah di pelosok-pelosok desa.
Hal itu terjadi Karena NU akarnya bukan di kekuasaan, melainkan di hati jutaan santri dan kiai yang setiap hari menjaga akidah aswaja.
Siasat sehebat apa pun akan mentok di depan sumur yang sama: NU terlalu besar, dan kalau boleh sedikit dramatis — terlalu keramat untuk dijadikan mainan politik lima tahunan.
Maka dari itu, biarlah muktamar di Tambakberas Jombang nanti menjadi ajang nahdliyin untuk melahirkan ide gagasan keumatan dan memilih pemimpinnya sendiri, dengan logika pesantren dan jam'iyah, bukan logika istana.
Karena kalau sejarah mengajarkan sesuatu, ia mengajarkan ini: setiap upaya menjinakkan NU dari luar selalu berakhir dengan NU yang tetap berdiri, dan si penjinak yang justru terjungkal oleh ambisinya sendiri. Wallahu a'lam bishawaf.
Jakarta, 17 Agustus 2026
Editor : Lis Retno Wibowo