RADARMAGELANG.ID, Jakarta - Menurunnya dana transfer ke daerah (TKD) untuk wilayah Jawa Tengah pada 2026 dinilai tak banyak berdampak pada program pembangunan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menerapkan sejumlah strategi untuk tetap memutar roda pembangunan proritas.
Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Irjen Kemendag) ini menjelaskan, jabatan gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan Pemprov wajib selaras dengan program pemerintah pusat.
Baca Juga: Swasembada Pangan Jateng Jadi Contoh Nasional, OJK dan Menteri Airlangga Kompak Beri Pujian
"Jadi setelah ada kebijakan itu (TKD), Jawa Tengah melakukan inisiatif. Dorong potensi daerah, kearifan lokal, tanpa mengubah program yang sudah ada," ujar Ahmad Luthfi saat menjawab pertanyaan wartawan perihal TKD usai Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Inisiatif yang dilakukan adalah mengefektifkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dan memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tak kalah pentingnya adalah mendorong maksimal masuknya investasi di Jawa Tengah. Terutama yang menyerap banyak tenaga kerja.
Pada 2025 lalu investasi di Jawa Tengah mencapai Rp 110,02 triliun. Terdiri dari atas penanaman modal asing (PMA) Rp 50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun, dan UMK Rp 21,52 triliun.
Sementara pada triwulan I 2026 sudah mencapai Rp 23,02 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89%.
Hal itu dilakukan demi tetap menjalankan program-program pembangunan, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia meyakini Jawa Tengah bisa dan hal itu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Jateng di triwulan I 2026 sebesar 5,89% yang lebh tinggi dari nasional 5,61%. "Sehingga TKD tidak berpengaruh signifikan," jelasnya. (rls/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo