RADARMAGELANG.ID, Malang — Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menegaskan perlunya pemberian tunjangan kinerja (tukin) secara merata bagi semua dosen ASN, tanpa diskriminasi terhadap jenis klaster perguruan tinggi.
Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I ADAKSI yang digelar di Rayz Hotel Universitas Muhammadiyah Malang, 7 Agustus 2025.
Ketua Umum DPP ADAKSI, Dr. Fatimah, S.Si., M.P., mengkritik ketimpangan kebijakan tukin yang selama ini hanya diberikan pada dosen di PTN Satker dan BLU yang belum menerapkan remunerasi.
Ketidakmerataan ini, menurutnya, memaksa kampus menaikkan UKT atau menambah kuota mahasiswa secara berlebihan—dua hal yang berdampak pada menurunnya mutu pendidikan.
“Pemerataan tukin akan membantu kampus mengurangi ketergantungan pada UKT, menjaga kualitas pendidikan, dan meningkatkan semangat dosen dalam menjalankan tridarma,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ADAKSI Jawa Tengah, Endo Perdana ikut menggarisbawahi pentingnya tukin. Menurut Endo, adanya remunerasi juga belum tentu menyejahterakan dosen karena perbedaan keuangan PTN.
“Di Jawa Tengah, kondisi keuangan PTN masih belum merata sehingga perlu dukungan pemerintah untuk membayarkan tukin.
Jika dipaksakan untuk mengganti tukin dengan remunerasi, nominalnya akan jauh lebih kecil dari yang didapatkan dosen sekarang. Jika dipaksa nilai remunerasi setara dengan tukin, dampaknya akan ke masyarakat.
Yakni UKT tinggi. Padahal, masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar UKT,” tegas Endo.
ADAKSI berkomitmen membawa hasil Rakernas ini ke tingkat nasional melalui Kemdiktisaintek, Kemenpan-RB, dan BKN, sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (rls/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo