RADARMAGELANG.ID-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai merencanakan anggaran untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025.
Besaran anggaran program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini masih dibahas.
Program makan siang gratis atau Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting yang ada di Indonesia, meningkatkan gizi dan nutrisi pada masyarakat dan mengatasi kemiskinan yang ekstrem.
Makan siang gratis program dari Prabowo dan Gibran tersebut akan diberikan kepada murid mulai dari SD-SMA/SMK bahkan santri.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sudah membuat alokasi anggaran untuk makan siang gratis di APBD 2025 dengan nilai mencapai Rp1 triliun.
Pemprov Jabar juga sudah membahas bersama DPRD Jawa Barat bahwa pihaknya sudah menyiapkan dana alokasi tersebut.
Program MBG tersebut sudah mulai uji coba di beberapa kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat.
Lalu, bagaimana mekanisme pemberian makan siang gratis tersebut kepada anak-anak sekolah?
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa ada tiga mekanisme pengiriman makan siang gratis untuk anak PAUD dan SD kelas 2, makan siang gratis harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00 waktu setempat.
“Kemudian anak kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan 10.00” ucap Kepala Badan Gizi Nasional yang dikutip dari Youtube Kemendagri RI.
Lalu, untuk anak SMP sampai SMA makanan akan dikirimkan pukul 11.30 waktu setempat untuk dimakan jam 12.00 waktu setempat.
Dadan Hindayana juga mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis atau makan bergizi gratis sudah dianggarkan sebanyak Rp71 triliun.
“Saya dipanggil untuk siap-siap ada kemungkinan budget itu akan bertambah pada bulan Agustus” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional tersebut juga mengatakan bahwa program makan siang gratis ini adalah program prioritas untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
Selain anak sekolah, ia juga menyampaikan program MBG ini juga ditujukan untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita.
Sekda Provinsi Jawa Barat Hermann Suryatman mengatakan, pembahasan mengenai alokasi APBD untuk progam ini masih belum final.
Adapun pemerintah pusat mengarahkan besaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp1 trliun.
"Ada sedikit update terkait dengan antisipasi MBG di mana sesuai arahan dari Kemendagri Jabar harus mengantisipasi kurang lebih Rp1 triliun. Nah sementara kami sudah menyiapkan di Rp793 miliar, dan ini akan dibahas dengan badan anggaran (DPRD Jawa Barat)," ujar Herman, Sabtu (9/11/2024).
Dengan arahan Kemendagri ini, Hermann memastikan, nantinya penambahan anggaran akan disesuaikan dengan beberapa dari pemasukan Pemprov Jawa Barat, dan lainnya. Misalnya deviden BUMD Provinsi Jawa Barat.
"Insyaallah bisa kami penuhi, dan untuk pendapatan berarti naik Rp1 triliun. Anggaran iyu dari dana bagi hasil, kami dapat sekitar Rp750 miliar dan ditambah daru dana defiden," tuturnya.
Herman mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat akan terus berupaya memenuhi arahan dari Kementerian Dalam Negeri menyiapkan dana Rp1 triliun untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis.
"Ini kekurangannya di Rp207 miliar. Ini akan kami genjot yang pasti di sektor pajak pokok dan dana bagi hasil lagi. Untuk MBG akan kita siapkan di Rp1 triliun. Nah ini akan kMi bahas lagi dengan dewan," tuturnya.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, dirinya masih belum mengetahui secara pasti anggaran yang akan ditetapkan nantinya untuk program pemerintah pusat ini.
"Kami belum tahu, tetapi secara gambaran untuk anggaran ini sudah keluar angka Rp1 triliun," kata Buky.
Meski begitu, ia mengungkapkan, dalam implementasinya nantinya pengawasan harus dilakukan secara maksimal agar program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Ini kan menyangkut anggaran, sehingga tentu kita semua harus memantau dan jangan sampai ada anggaran yang tidak efisien, lalu disalahgunakan. Jadi jangan sampai kami mendengar adanya korupsi dari program ini," kata dia. (*)
Editor : H. Arif Riyanto