RADARMAGELANG.ID, Magelang – Satu dekade program Jaminan Kesehatan Nasioal (JKN) mencetak rekor luar biasa.
Indonesia mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta tercepat di dunia.
Sementara di negara lain, seperti Korea Selatan memerlukan waktu 12 tahun untuk mencapai UHC.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam acara media workshop bertajuk Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru, Rabu (25/9/2024) di Jakarta.
“Kita per 1 September 2024 ini, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN,” ungkap Gufron—sapaan akrabnya.
Karenanya, keberlangsungan program JKN perlu dijaga bersama-sama.
Pihaknya telah memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah 3T, yakni wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Perluasan kemitraan ini ditujukan agar masyarakat semakin mudah mengakses kesehatan dan merasakan manfaat hadirnya program JKN ini.
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Gufron juga menyebut program JKN selalu mengikuti perkembangan zaman.
Pihaknya melahirkan berbagai inovasi pelayanan BPJS Kesehatan berbasis digital atau menggunakan teknologi terkini.
Contohnya adalah Aplikasi Mobile JKN.
Aplikasi ini memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi kesehatan.
Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.
“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global,” paparnya dengan percaya diri.
Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali.
BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah.
Lantas, menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan program JKN.
Upaya itu antara lain melalui penguatan cadangan dana JKN berupa pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama dengan pemerintah.
Gufron juga sadari, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan lain. Yakni meningkatnya pembiayaan kasus penyakit katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun.
Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
“Prolanis ini menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terangnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan, bahwa capaian UHC melalui program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara,” ujar Hasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas program JKN.
Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.
Ia juga mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan Program JKN. (put/aro)
Editor : H. Arif Riyanto