RADARMAGELANG.ID- Sosok calon gubernur DKI Jakarta masa bakti 2025-2030, Pramono Anung, dianggap dapat dijadikan sosok titik temu antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri menurut ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.
Penetapan ini dilatarbelakangi mengenai calon kepala daerah yang diusung PDIP sebagian besar berlawanan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diisi oleh partai pengusung Prabowo Subianto.
Menurut Said Abdullah, kerja sama di Pilkada 2024 ini harus dimaknai sebagai bentuk demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Said juga kembali menegaskan bahwa kontestasi Pilkada adalah bentuk perwujudan demokratis dan konstitusional masyarakat untuk memilih kepala daerah.
Pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada harus saling rukun dan fokus membangun daerah dengan peran masing masing.
Pilpres 2024 lalu mempengaruhi terbentuknya kerja sama politik Pilkada di berbagai daerah.
Pada saat ini, ada segelintir keinginan dari beberapa elit politik yang ingin mengulang kesuksesannya pada Pilpres dalam Pilkada edisi kali ini.
Namun, peta politik telah berubah setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.60 tahun 2024.
“Sosok Pramono Anung dapat menjadi figur titik temu antara Jokowi, Prabowo dan Megawati. Kenyataan politik baru inilah yang harus dicermati, agar tidak hanya berfokus pada kerja sama politik formalistik” tutur Said.
Said kembali menyebut bahwa majunya Ridwan Kamil ke Pilkada DKI setelah sebelumnya diprediksi bakal maju di Pilkada Jawa Barat dan munculnya figur Rano Karno merupakan bukti adanya perubahan peta politik.
Selain itu, ada juga bentuk perubahan peta politik di daerah lain seperti adanya sosok mantan Panglima TNI Andika Perkasa dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah tahun ini.
Latar belakang Andika yang pernah menjabat di jabatan tertinggi TNI menjadikannya memiliki nama yang kuat sebagai modal maju di Pilkada Jateng 2024.
Hal ini juga ditambah dengan adanya hubungan baik antara Andika dengan Jokowi dan Pabowo.
Kontestasi Pilkada 2024 merupakan ajang yang mengandalkan rekam jejak karis, prestasi, kemampuan komunikasi dengan masyarakat, jaringan sosial dan lain sebagainya.
Said tidak bermaksud mengerdilkan partai-partai pengusung, namun pemilih tetap memperhatikan figur yang diusungnya.
Dalam survei Pilkada, sering muncul istilah split ticket voting.
Hal tersebut adalah situasi di mana pendukung partai A, yang mana partai A mendukung kandidat yang tak diinginkan oleh pendukung partai A tersebut.
Karena hal inilah para pemilih lebih memilih calon yang diusung partai lain karena dirasa lebih pas dengan harapan yang diinginkan.
Said kembali menuturkan bahwa adanya fenomena split ticket voting dalam Pilkada kali in sangat mempengaruhi peta politik.
Karena bisa saja arah para elite politik tidak mesti sejalan dengan para pendukung.
Pilkada akan semakin dinamis jika fenomena ini kembali dipertimbangkan. (mg27/aro)
Editor : H. Arif Riyanto