Oleh : Drs. Satriyatmo, M.M.
Penggunaan data desil dalam penentuan sasaran kebijakan sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketepatan penyaluran program pemerintah.
Namun, desil perlu dipahami secara proporsional. Desil pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan posisi sosial-ekonomi relatif, bukan ukuran tunggal yang mampu menggambarkan seluruh dimensi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat.
Komponen penentuan desil mencakup pendapatan dan pengeluaran, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, ketenagakerjaan dan usaha, demografi dan pendidikan, serta integrasi berbagai data administrasi.
Karena cakupannya cukup luas, desil dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi sosial-ekonominya.
Baca Juga: Silent Rebellion, Perlawanan Sunyi dalam Birokrasi
Dalam konteks tersebut, desil penting sebagai salah satu dasar penargetan bantuan sosial, bantuan pangan, subsidi yang ditargetkan, dan program perlindungan sosial lainnya.
Namun, persoalan muncul ketika angka desil diperlakukan sebagai gambaran tunggal mengenai kondisi ekonomi sekaligus dasar untuk menentukan seluruh jenis intervensi. Posisi sosial-ekonomi tidak selalu identik dengan kebutuhan.
Dua rumah tangga dalam desil yang sama dapat mempunyai kondisi dan persoalan yang sangat berbeda.
Sebuah keluarga mungkin memiliki kondisi ekonomi rendah tetapi rumahnya layak dan seluruh anggota keluarga sehat.
Keluarga lain dengan posisi ekonomi relatif sama dapat memiliki anak putus sekolah, anggota keluarga dengan penyakit kronis, atau baru saja kehilangan pekerjaan.
Persoalan yang sama juga perlu dilihat pada kelompok desil atas, terutama desil 6 sampai 10. Berada dalam kelompok desil atas tidak serta-merta berarti rumah tangga memiliki tingkat pendapatan, kekayaan, atau kepemilikan aset yang relatif sama.
Jarak kondisi ekonomi di antara rumah tangga dalam kelompok tersebut dapat sangat lebar.
Ada rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi, aset besar, dan sumber penghasilan yang beragam, sementara rumah tangga lain mungkin hanya sedikit lebih baik secara relatif berdasarkan indikator yang digunakan.
Dengan kata lain, satu angka desil tidak cukup untuk menggambarkan besarnya kesenjangan ekonomi di dalam kelompok itu sendiri.
Karena itu, kebijakan kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi tidak ideal jika hanya mengandalkan desil.
Kebijakan kesehatan perlu mempertimbangkan usia, penyakit, disabilitas, dan kebutuhan pelayanan.
Kebijakan perumahan perlu melihat kelayakan bangunan, sanitasi, kepadatan hunian, dan akses air.
Sementara program ketenagakerjaan membutuhkan informasi mengenai status pekerjaan, keterampilan, pengalaman, serta potensi usaha.
Dengan demikian, desil lebih tepat ditempatkan sebagai lapisan awal penargetan, bukan sebagai dasar tunggal untuk menentukan bentuk intervensi.
Setelah kelompok prioritas ditentukan, pemerintah perlu melihat kebutuhan spesifik, tingkat kerentanan, serta karakteristik wilayah.
Pendekatan ini penting agar kebijakan kesejahteraan tidak berhenti pada persoalan siapa berada di desil 1, 5, atau 10, tetapi menjawab pertanyaan yang lebih penting: apa kebutuhan rumah tangga tersebut dan intervensi apa yang paling tepat?
Karena itu, sistem kebijakan yang ideal adalah desil plus kebutuhan spesifik plus tingkat kerentanan plus karakteristik wilayah.
Desil tetap memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk menemukan kelompok prioritas, tetapi jangan dibebani untuk menjawab seluruh persoalan kesejahteraan.
Sebab, kebijakan yang adil bukan sekadar kebijakan yang tepat dalam mengklasifikasikan masyarakat, melainkan kebijakan yang tepat dalam memberikan intervensi sesuai kebutuhan nyata. (*)
*Pengamat Pemerintahan, Hukum dan Sosial Politik
Editor : Lis Retno Wibowo