Oleh: Untung Supriyadi
Di banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta, ada pemandangan yang nyaris seragam: bengkel kendaraan ringan, dapur tata boga, ruang pemesinan, hingga laboratorium komputer berdiri rapi dengan peralatan yang tidak murah.
Namun setelah jam pelajaran usai, semua alat itu kembali tertidur. Mesin bubut, kompresor, oven, hingga server hanya hidup beberapa jam dalam sehari, lalu kembali terdiam menunggu hari berikutnya.
Padahal di balik pintu bengkel yang tertutup itu, ada potensi ekonomi yang sebenarnya cukup untuk menopang kemandirian sekolah.
Persoalan utama SMK swasta sesungguhnya bukan soal kurangnya peralatan, melainkan cara pandang terhadap peralatan itu sendiri.
Selama ini, alat praktik diposisikan semata-mata sebagai sarana pembelajaran saja. Begitu siswa selesai praktik, fungsi alat dianggap selesai.
Akibatnya, investasi ratusan juta rupiah—baik dari bantuan pemerintah maupun iuran orang tua—hanya menghasilkan keterampilan, tetapi tidak menghasilkan nilai ekonomi yang bisa diputar kembali untuk pengembangan sekolah.
Baca Juga: SMK Muhammadiyah 2 Muntilan (Mudamu) Luncurkan Kelas Cyber Security Internasional
Berbeda dengan sekolah negeri yang biaya operasionalnya sebagian besar ditanggung negara, SMK swasta harus berdiri di atas kaki sendiri.
Mereka tidak hanya wajib menjaga mutu pembelajaran, tetapi juga harus membayar gaji guru, merawat gedung, memperbarui kurikulum, dan bertahan di tengah kompetisi yang makin ketat.
Ketergantungan pada uang sekolah dan bantuan pemerintah membuat ruang gerak sekolah swasta menjadi lebih sempit.
Di sinilah pentingnya membangun paradigma baru: peralatan SMK bukan sekadar alat untuk mengajar, melainkan aset produktif yang bisa fungsikan kapan saja.
Hampir setiap kompetensi keahlian di SMK punya pintu masuk ke pasar. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) bisa membuka bengkel pendidikan yang melayani warga sekitar.
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) bisa menerima jasa instalasi dan servis. Tata Boga bisa memproduksi kue dan katering untuk acara lokal.
Desain Komunikasi Visual (DKV) bisa melayani percetakan dan desain digital. Teknik Pemesinan bisa memproduksi komponen industri sederhana untuk UMKM.
Daftar ini bisa terus diperpanjang, dan semuanya menggunakan peralatan yang sudah ada di sekolah.
Pendekatan ini sebenarnya bukan gagasan baru. Dalam dunia pendidikan vokasi, konsep teaching factory sudah lama dikenal sebagai model yang mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya kerja industri.
Siswa belajar sambil memproduksi, guru bertindak sebagai pengawas, dan sekolah memperoleh pemasukan dari produk atau jasa yang dihasilkan.
Alat praktik pun memiliki fungsi ganda: sebagai sarana belajar sekaligus sarana produksi. Yang sering hilang adalah keberanian untuk benar-benar menjalankannya secara serius, bukan sekadar program seremonial saat akreditasi.
Semangat untuk mendorong produktivitas itu kini mendapat dukungan regulasi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan tidak boleh berhenti pada urusan administratif.
Ia harus berorientasi pada hasil, efisiensi, kebermanfaatan, dan pemberdayaan ekonomi nasional.
Bahkan, regulasi ini mewajibkan alokasi minimal 40 persen pengadaan untuk produk UMKM dan koperasi dalam negeri.
Bagi SMK swasta, semangat itu seharusnya menjadi titik balik. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan perlu dirancang sejak awal dengan pertanyaan: alat ini akan menghasilkan apa setelah jam pelajaran selesai?
Spesifikasi peralatan tidak lagi cukup ditentukan oleh standar minimal kurikulum, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi pasar di sekitar sekolah, peluang jasa yang bisa dijual, dan keberlanjutan unit usaha yang akan dibangun.
Pengadaan, dengan demikian, bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari rantai produksi.
Tentu pendekatan ini menuntut perubahan cara berpikir di banyak tingkatan. Kepala sekolah harus berani keluar dari zona nyaman administratif dan belajar membaca peluang ekonomi.
Guru produktif perlu memperluas peran dari pengajar menjadi pelatih sekaligus manajer produksi.
Yayasan harus memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola hasil unit produksi secara transparan dan akuntabel. Tanpa kesiapan ekosistem ini, peralatan secanggih apa pun akan kembali tertidur.
Yang juga perlu ditekankan, kemandirian bukan berarti memutus tali dengan pemerintah. Bantuan tetap diperlukan, terutama untuk peralatan berbiaya besar yang sulit dijangkau sekolah swasta.
Namun bantuan akan jauh lebih bermakna jika sekolah penerimanya memiliki kapasitas untuk mengubah bantuan itu menjadi mesin produksi, bukan sekadar pajangan akreditasi.
Di titik inilah peran pengawasan dan pembinaan dari dinas pendidikan dan kementerian terkait menjadi penting, agar bantuan tidak berhenti pada serah-terima.
Dalam perspektif pendidikan vokasi modern, bantuan peralatan bagi SMK semestinya tidak lagi dipandang sekadar penambah sarana pembelajaran.
Ia harus dimaknai sebagai investasi strategis—baik oleh negara maupun oleh sekolah itu sendiri—untuk membangun ekosistem pendidikan vokasi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Dengan cara pandang seperti ini, setiap mesin yang masuk ke sekolah membawa dua janji sekaligus: melahirkan lulusan yang kompeten, dan menghidupkan denyut ekonomi di lingkungan tempat sekolah itu berdiri.
SMK swasta, terutama yang berada di daerah, sebenarnya berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia bisa menjadi tempat warga memperbaiki kendaraan, memesan kue hajatan, mencetak undangan, hingga membeli komponen sederhana.
Jika ekosistem ini terbangun, sekolah tidak hanya melahirkan lulusan yang kompeten, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi kampung halamannya. Inilah wajah pendidikan vokasi yang sesungguhnya: melekat pada masyarakat, bukan terkurung di dalam tembok kelas.
Pada akhirnya, membangun kemandirian SMK swasta bukan pekerjaan satu tahun anggaran. Ia adalah perjalanan panjang yang dimulai dari satu keputusan sederhana: berhenti membiarkan alat-alat itu tertidur.
Ketika mesin-mesin di bengkel kembali berdengung di luar jam pelajaran, ketika dapur sekolah mengeluarkan aroma pesanan, dan ketika ruang desain sibuk mengerjakan permintaan warga, di situlah sekolah benar-benar hidup, dan kemandirian bukan lagi sekadar wacana di kertas kebijakan. (*/put/lis)
*Ketua MKKS SMK Muhammadiyah se-Indonesia
Editor : Lis Retno Wibowo