Oleh : Muhammad Luthfi Romadlon*
Dalam era modern, perkembangan peradaban manusia sering kali terjebak dalam paradoks antara efisiensi teknologi dan kerusakan lingkungan masif. Paradoks ini terlihat ketika kendaraan listrik dianggap bersih, tapi penambangan baterainya menghancurkan hutan tropis.
Masyarakat merayakan inovasi hijau, tetapi paradoks muncul saat limbah teknologi mencemari air bersih. Pemerintah Indonesia mempromosikan digitalisasi, padahal paradoks kerusakan alam membayangi pembangunan.
Paradoks ini karena keuntungan finansial mengalahkan etika pelestarian ekosistem. Karena itu, paradoks antara kemajuan dan polusi berakar dari karut-marut sistem perizinan di tanah air.
Sistem perizinan industri Indonesia menghadapi tantangan karena mengabaikan perlindungan ekologis. Perizinan seharusnya jadi pagar pelindung, tapi rentan dipengaruhi kepentingan politik.
Banyak perusahaan dapat perizinan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jujur, memicu kerusakan permanen.
Kepercayaan publik terganggu karena perizinan tertutup dan abaikan hak warga. Kasus banjir Sumatera bukti perizinan abai risiko bencana. Jika pemerintah membiarkan perizinan mengalahkan alam, rakyat akan menuntut ketegasan aparat hukum.
Ketegasan hukum lingkungan menjadi kunci agar negara tak kalah oleh ekonomi jangka pendek. Tanpa ketegasan pemangku kebijakan, regulasi jadi macan kertas. Ketegasan dibuktikan dengan pencabutan izin korporasi yang melanggar polusi berulang.
Rakyat perlu ketegasan negara yang memastikan pembangunan tak korbankan generasi depan. Absen ketegasan penegakan hukum menuntut pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi.
Akuntabilitas dimulai dari keterbukaan data perizinan, agar masyarakat bisa mengawasi secara partisipatif. Penegak hukum harus usut penyalahgunaan wewenang korupsi kehutanan. Tanpa akuntabilitas jelas, wibawa hukum merosot kerusakan sulit cegah.
Solusi konkret yakni audit menyeluruh izin industri rawan bencana transparan. Solusi selanjutnya adalah pemberlakuan pajak karbon daur ulang dan pengetatan produsen teknologi ramah lingkungan.
Pemerintah harus memberi solusi insentif inovasi lokal ekonomi sirkular. Kemudian perlunya pendidikan lingkungan solusi jangka panjang konsumsi bijak. Transparansi audit amdal solusi tekan kolusi birokrasi.
Solusi sistemik akan membawa bangsa pada standar baru untuk menjaga keberlanjutan bumi pertiwi.
Keberlanjutan kemajuan teknologi pelestarian lingkungan ini menjadi visi yang tak dapat dikompromikan. Jangan dibiarkan keberlanjutan ekosistem hancur demi ekonomi segelintir. Pemerintah harus mendorong keberlanjutan hukum
lingkungan sebagai prioritas. Masyarakat perlu menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air generasi mendatang.
Sinergi regulasi kuat etika, maka industri keberlanjutan Indonesia terjaga. Upaya perjuangkan keberlanjutan merupakan cara tunggal untuk menyelesaikan paradoks teknologi ramah lingkungan. (*/lis)
*Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Akademi Teknik Tirta Wiyata
Editor : Lis Retno Wibowo