Oleh : Drs. Satriyatmo, M.M.
Dialektika adalah kemampuan bertengkar dengan baik dan benar. Pertengkaran yang baik dan benar adalah beradu argumentasi untuk menguji kebenaran jalan pikiran.
Sehingga dialektika merupakan suatu cara berpikir dan berdiskusi yang menekankan pertukaran gagasan secara logis dan kritis sehingga menemukan pemahaman yang lebih mendalam.
Dengan demikian betapa pentingnya kemampuan dialektika di dalam berinteraksi sosial. Namun untuk menciptakan kehidupan yang berdialektika diperlukan semangat kesetaraan.
Di dalam kesetaraan para pihak mampu saling memberi dan menerima, bukan penghakiman terhadap cara pandang lawan bicara.
Dialektika seharusnya bukan saja berada di ruang-ruang diskusi akademik. Dialektika dibutuhkan di dalam ruang publik untuk mencari pemahaman yang mendalam terhadap segala permasalahan dan fenomena yang terjadi.
Jalan pikiran yang tidak selalu sama perlu diargumentasikan dengan logis dan kritis, sehingga kebersamaan langkah dapat terwujud dan menjadi sinergi.
Untuk itu, kemampuan dialektika juga diperlukan oleh para penyelenggara negara sebagai pengambil kebijakan. Apalagi arus informasi yang sedemikian cepat dan masif seperti saat ini.
Kecepatan, akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah benar-benar diuji. Namun di sisi lain kecepatan informasi juga sangat berguna bagi pemerintah, sebab respon atas kebijakannya dapat segera diketahui. Dan respon tersebut berguna sebagai input dalam siklus kebijakan publik.
Kemampuan berdialektika akan menyelesaikan banyak hal. Semisal kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang direspon negatif oleh sebagian masyarakat.
Jika di kemudian hari respon negatif tersebut semakin berkembang maka jangan-jangan yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan makan bergizi bagi anak-anaknya.
Tapi misalnya harapan kebijakan biaya pendidikan yang benar-benar gratis, tidak ada pembebanan biaya lain. Seperti infak sekolah, baju seragam, biaya transportasi dan buku pelajaran sebagai komponen pembiayaan pendidikan yang tidak murah pula.
Maka di dalam siklus perumusan kebijakan publik salah satu komponen untuk mengevaluasi kebijakan adalah indikator kemunggkinan berkembangnya suatu permamasalahan.
Jika kemungkinan permasalahan semakin berkembang maka kebijakan tersebut layak untuk dievaluasi. Maka agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat diperlukan kemampuan berdialektika pemerintah dan juga masyarakatnya.
Kemampuan berdialektika juga menunjukkan kedewasaan berpikir, tanpa kedewasaan berpikir, seseorang tidak akan secara suka rela mendengarkan pendapat dari pihak lain.
Alih-alih beradu argumentasi justru yang dilakukan adalah mempermasalahkan secara personal bahkan disertai dengan penghakiman. Apabila terdapat respon negatif sebaiknya dilakukan evaluasi diri terhadap tindakan yang dilakukan.
Lalu, jika memang tindakan atau kebijakannya keliru maka sebaiknya mengklarifikasi dan meminta maaf kemudian memperbaikinya.
Namun jika memang tindakan sudah benar maka perlu disampaikan penjelasan disertai argumentasi yang kuat, sehingga para pihak memahaminya.
Argumentasi diadu dengan argumentasi bukan dengan kriminalisasi atau pembunuhan karakter secara personal. (*/lis)
*Pengamat Kebijakan Publik
Editor : Lis Retno Wibowo