Oleh : Drs. Satriyatmo, M.M.
Terdapat perbedaan sistem pembinaan karir antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) meskipun keduanya sama-sama berstatus sebagai ASN.
Jika PNS dalam pembinaan karir terdapat kebijakan mutasi antar-instansi maupun antardaerah dan dapat menduduki jabatan struktural, maka untuk tenaga P3K tidak berlaku untuk kedua kebijakan tersebut.
Memang terdapat pasal dalam peraturan perundangan yang mengatur, bahwa P3K dapat menjabat pada jabatan tinggi utama dan jabatan tinggi madya, namun kedua jabatan tersebut hanya terdapat pada pemerintah pusat.
Dengan demikian maka dapat dikatakan P3K tidak dapat menduduki jabatan struktural, kecuali pada kedua jenjang jabatan tersebut di atas.
Walaupun sesungguhnya terdapat P3K yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan kemampuan dalam hal manajerial dan kepemimpinan untuk berkontribusi dalam jabatan struktural.
Selain itu P3K tidak mendapat kesempatan untuk dilakukan mutasi antarjabatan maupun antardaerah.
Mereka terikat pada perjanjian kerja dengan instansi tempat pertama kali mereka diangkat, tanpa ada mekanisme yang memungkinkan perpindahan.
Ini tentu menyulitkan bagi mereka yang menghadapi kebutuhan keluarga, kesehatan, kejenuhan bekerja atau ingin mengembangkan karier.
Tenaga P3K harus tetap tinggal meski dalam kondisi yang mungkin sudah tidak mendukung produktivitas mereka.
Salah satu pentingnya mutasi jabatan adalah penyegaran dan peningkatan pengalaman. Sebab pegawai yang tidak pernah pindah instansi cenderung mempertahankan sikap ego sektoral.
Cara pandang pegawai yang tidak pernah mengalami mutasi cenderung hanya melingkupi dimana dia berkerja, kurang bisa memandang dari sudut pandang yang lain.
Selain itu kejenuhan bekerja juga dapat menjangkiti ketika mereka harus berkecimpung pada pekerjaan yang sama dilakukan setiap hari dalam jangka waktu yang cukup lama.
Perpindahan P3K memang dapat terjadi jika instansinya dihapus dari struktur organisasi. Itupun masih ditambah syarat: jika pemerintah masih membutuhkan pegawai tersebut pada instansi lainnya.
Mutasi ke instansi lain juga dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan mengundurkan diri dari P3K kemudian mendaftar kembali pada lowongan jabatan P3K lainnya. Keduanya adalah pilihan yang sesungguhnya bukanlah pilihan.
Dari kondisi tersebut di atas kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah status P3K memang dimaksudkan sebagai tenaga teknis yang bersifat spesialis bukan bagian utuh dari sistem ASN yang setara dengan PNS?
Jika ingin memperkuat reformasi birokrasi, maka sudah saatnya sistem karir P3K diatur kembali dan disetarakan secara proporsional dengan PNS.
Mereka seharusnya diberikan akses terhadap kebijakan mutasi, promosi, dan jabatan struktural. Tentu dengan mekanisme evaluasi dan kompetensi yang adil.
Tanpa itu, P3K hanya akan menjadi anak tiri ASN yang terjebak dalam sistem, bukan tumbuh bersama membangun pemerintahan yang lebih baik. (lis)
*Kabag Prokompim Setda Kabupaten Wonosobo
Editor : Lis Retno Wibowo